English Version
ENGLISH
| Wednesday, 01 October 2014 |
Indonesia Version
INDONESIA
Facebook
Twitter
Ada 1.300 Perceraian di Balikpapan Tahun Lalu
Kamis, 14 Februari 2013 | 03:43 WIB
Ada 1.300 Perceraian di Balikpapan Tahun Lalu

TEMPO.CO , Balikpapan - Kantor Kementerian Agama Balikpapan, Kalimantan Timur, mendata ada sebanyak 1.300 kasus perceraian terjadi pada tahun 2012 lalu. Data ini juga menunjukkan hampir sepertiga pasangan menikah di Balikpapan tahun lalu yang mencapai 4.600 pasangan akhirnya berakhir di meja perceraian. "Tahun lalu sebanyak 1.300 kasus cerai di Balikpapan," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Islam, Balikpapan, Saifi, Rabu (13/2).

Total jumlah kasus cerai, lanjut Saifi, diajukan oleh pihak perempuan sebanyak 900 orang. Fakta ini berbanding terbalik dengan kasus kasus terdahulu dimana pengajuan cerai mayoritas diajukan pihak laki laki. "Kalau dulu kaum laki-laki, sekarang perempuan. Ini yang harus dibina calon pengantin kita bagaimana membangun keluarga," ujarnya.

Tren perceraian yang meningkat, kata Saifi, disebabkan banyak faktor. Mulai karena masalah ekonomi, tidak harmonis, dan faktor lain. "Kalau pernikahan dini itu data otentiknya ada di pengadilan agama. Termasuk karena perselingkuhan kita tidak ada data riil-nya tapi kan masyarakat melihat kenyataan itu ada," tandasnya.

Kantor Agama Balikpapan kini rutin menggelar orientasi bagi penyuluhan agama Islam bagi calon pengantin. Mereka mendatangkan 50 penyuluh agama untuk mensosialisasikan membangun keluarga harmonis.  Tim ini, terjun langsung membina murid murid jenjang SMA dan SMK se-Kota Balikpapan. Penyuluhan ditujukan bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan usai kelulusannya.

"Seperti SMA/SMK atau Aliyah mereka kan pasti ada yang minat untuk menikah cepat. Ini perlu bekal kekuatan mental, pemahaman mereka untuk membangun hubungan suami istri yang baik," jelasnya.

Saifi juga mengimbau agar masyarakat menghindari pernikahan siri atau di bawah tangan. Pernikahan siri di Balikpapan diakui masih ada karena masih adanya penghulu liar yang bukan di bawah koordinasi kementerian agama. "Menikah siri yang rugi perempuan dan anaknya karena sulit membuat surat akte nikah dan akte kelahirannya. Juga hukum waris harus jelas bagi keturunannya," katanya.

SG WIBISONO

Berita Populer lainnya:Ulah Ibas Isi Absensi Coreng Citra DPRJokowi Ambil Alih Penanganan Rusun MarundaHatta Ke Pasar Klender, Pedagang Malah Cari JokowiIni Analogi Dedi Mizwar Soal Kasus PKSKPK Bentuk Tim Investigasi Usut 'Sprindik' Anas  Petugas Mulai Bersihkan Tanah Longsor Cipularan