Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keraton Yogya Akan Galang Dukungan Internasional  

image-gnews
Massa dari Masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Prajurit Mataram KEI Sakti Nusantara (PMKSN) melakukan aksi ritual adat mendatangi istana negara tentang keistimewaan Yogyayakarta di Depan Istana Negara Jakarta (04/07). Mereka meminta pemerintah tidak mengutak-atik tatanan adat Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendesak DPR RI menjadikan aspirasi masyarakat  sebagai landasan utama setiap pengambilan keputusan serta menerukan kepada semua pihak agar tetap mempertahankan Yogyakarta dengan Keistimewaannya. TEMPO/ Amston Probel
Massa dari Masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Prajurit Mataram KEI Sakti Nusantara (PMKSN) melakukan aksi ritual adat mendatangi istana negara tentang keistimewaan Yogyayakarta di Depan Istana Negara Jakarta (04/07). Mereka meminta pemerintah tidak mengutak-atik tatanan adat Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendesak DPR RI menjadikan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama setiap pengambilan keputusan serta menerukan kepada semua pihak agar tetap mempertahankan Yogyakarta dengan Keistimewaannya. TEMPO/ Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pihak Keraton Yogyakarta akan menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan polemik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan yang sampai saat ini masih digantung oleh pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Adik tiri Gubernur Yogyakarta, GBPH Prabukusumo, mengatakan, untuk memperjuangkan aspirasi rancangan itu, pihaknya tak ragu mengangkat persoalan ini ke ranah internasional. Aspirasi yang diperjuangkan di antaranya mendesak pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur lewat mekanisme penetapan.

“Salah satu yang disiapkan, kami akan bawa juga ke Mahkamah Internasional kalau tak kunjung selesai dan dikatung-katungkan,” kata Prabu, Senin, 26 Maret 2012. Untuk menempuh jalur itu, pihaknya juga tengah mengupayakan pembentukan tim hukum.

Prabu menganggap, meski sejauh ini masyarakat pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta mengancam dan menyatakan ingin berpisah dengan Indonesia jika aspirasi RUUK tak segera diakomodasi, pihaknya melihat masih banyak jalan yang bisa ditempuh.

“Keinginan berpisah itu adalah akibat kekecewaan bertumpuk rakyat atas pemerintah yang bermain sendiri tanpa melihat sejarah. Banyak jalan menuju Roma," kata mantan Ketua Partai Demokrat DI Yogyakarta itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ahad kemarin, 25 Maret 2012, ribuan warga pendukung penetapan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti apel akbar bertajuk "Apel Siaga Rakyat Yogyakarta Pro-Penetapan" di Alun-alun Sewandanan Puro Pakualaman.

Dalam apel itu, warga yang mengenakan pakaian adat mengusung puluhan bendera berlambang Keraton Yogyakarta serta spanduk yang di antaranya berbunyi “Kami Siap Berpisah”.

“Kalau memang rakyat Yogya maunya begitu (berpisah dari NKRI), mau tidak mau kita harus konsekuen (mendukung), toh kita juga mampu,” kata adik kandung Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, GBPH Joyokusumo, kepada Tempo saat ikut hadir dalam acara itu.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

15 hari lalu

Ilustrasi Keraton Yogyakarta. Shutterstock
Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755


DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

20 hari lalu

Ziarah ke makam Kotagede Yogyakarta pada Kamis, 6 Maret 2024 digelar menjelang peringatan hari jadi ke-269 DIY (Dok. Istimewa)
DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

24 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

20 Januari 2024

Ilustrasi badai. Johannes P. Christo
Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 27 kejadian kerusakan dampak Badai Tropis Anggrek yang terdeteksi di Samudera Hindia.


Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

4 Januari 2024

Hujan akibatkan kanopi di Stasiun Tugu Yogyakarta roboh, Kamis, 4 Januari 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

BMKG menjelaskan perkiraan cuaca Yogyakarta dan sekitarnya hingga akhir pekan ini, penting diketahui wisatawan yang akan liburan ke sana.


Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

8 Desember 2023

Gunung Merapi meletus lagi, mengirim material vulkanik hingga setinggi tiga kilometer di atas puncak gunung itu, Jumat pagi 10 April 2020. Letusan itu adalah yang ketujuh sejak yang pertama Jumat pagi 27 Maret lalu. FOTO/DOK BPPTKG
Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran.


Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

8 Desember 2023

Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (kanan) memakaikan jaket partai kepada Ade Armando (kiri), sebagai simbol bergabung partai PSI di kantor DPP partai PSI, Jakarta Pusat, Selasa, 11 April 2023. Ketua Umum partai PSI mengumumkan bergabungnya Ade Armando menjadi kader Partai PSI. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

Politikus PSI Ade Armando dipolisikan karena sebut politik dinasti di Yogyakarta. Ia dituduh langgar Pasal 28 UU ITE. Begini bunyi dan ancaman hukuman


Begini Sejarah Panjang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa

8 Desember 2023

Masyarakat berebut gunungan Sekaten di halaman Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta Kamis (28/9). Dok. Keraton Yogyakarta.
Begini Sejarah Panjang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang hingga memiliki otonomi khusus. Berikut penjelasannya.


Libur Nataru, Yogyakarta Targetkan Dulang 800 Ribu Wisatawan

6 Desember 2023

Kawasan Tebing Breksi, Sleman, jadi andalan destinasi wisata akhir pekan. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Libur Nataru, Yogyakarta Targetkan Dulang 800 Ribu Wisatawan

Puncak kunjungan wisatawan di destinasi wisata Yogyakarta setiap tahunnya terjadi pada Juni, Juli, dan Desember.


Sultan Hamengku Buwono X Jawab Komentar Ade Armando Soal Dinasti: Silakan Diubah Undang-Undangnya

4 Desember 2023

Gubernur DIY Sri Sultan HB X . Tempo/Pribadi Wicaksono
Sultan Hamengku Buwono X Jawab Komentar Ade Armando Soal Dinasti: Silakan Diubah Undang-Undangnya

Sultan Hamengku Buwono X menyatakan dirinya hanya menjalani amanat undang-undang.