Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pejabat Bea Cukai Dihukum Dua Tahun Penjara  

image-gnews
TEMPO/Machfoed Gembong
TEMPO/Machfoed Gembong
Iklan

TEMPO Interaktif, Surabaya - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Selasa, 17 Januari 2011, menjatuhkan hukuman penjara dua tahun penjara dan denda Rp 250 juta kepada bekas Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Juanda Surabaya, Argandiono, Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni tiga tahun penjara.

Dalam amar putusannya ketua majelis hakim Heru Pramono menyatakan Argandiono terbukti bersalah karena menarik setoran uang dari para pengusaha ekspor impor. "Terdakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pemberantasan Korupsi, Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP," kata Heru menguraikan putusannya.

Menurut hakim, Argandiono menerima transfer sejumlah uang dari sedikitnya 11 pengusaha ekspor impor melalui dua nomor rekeningnya, yakni di Bank BCA Tunjungan Plasa Surabaya dan BCA Palembang. Pengucuran dana kepada Argandiono berlangsung sejak April 2004 sampai Oktober 2010. Nilai transfer yang diterima berkisar antara Rp 40-150 juta.

Transfer tersebut mengalir sejak Argandiono menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan Kanwil III Bea dan Cukai Tipe B Palembang hingga Argandiono dipromosikan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Juanda pada 2006.

Hakim menyebut ada uang Rp 11,3 miliar di dua rekening Argandiono. Sebanyak Rp 1,7 miliar di antaranya disita oleh Kejaksaan Agung sebagai barang bukti. Oleh terdakwa uang tersebut dibelikan satu unit rumah di Sidoarjo seharga Rp 790 juta, satu unit mobil Nisan, Toyota Vios, dan KIA Carens masing-masing seharga Rp 177 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hakim menilai pemberian setoran oleh para pengusaha ekspor impor itu berkaitan dengan jabatan terdakwa dan memiliki pamrih agar usahanya dipermudah. "Selaku pegawai negeri, terdakwa tidak melaporkan kekayaanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi justru dinikmati sendiri," ucap Heru.

Usai sidang Argandiono yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang enggan berkomentar. Penasihat hukumnya, Triawan Kustia, menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis tidak cermat. Sebab uang yang ada di dua rekening kliennya telah tercampur antara miliknya sendiri dan milik istrinya. "Mengapa tidak dipilah-pilah," tuturnya

Triawan tak menampik bahwa Argandiono menerima transfer dari sejumlah pengusaha. Namun, menurutnya, uang tersebut dipergunakan untuk operasional kantor. Alasannya, selama ini biaya operasional kantor hanya Rp 3,5 juta per tahun, sehingga tidak cukup. Karena itu Argandiono tidak perlu melapor ke KPK. ”Selain bukan uangnya sendiri, juga sudah ada pertanggungjawabannya," kata Triawan.

KUKUH S WIBOWO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

14 Agustus 2022

Korlantas Polri akan berlakukan TNKB atau pelat nomor kendaraan berwarna putih mulai pertengahan 2022.
Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.


Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

5 Juni 2022

Ilustrasi plat kendaraan bermotor warna putih. Autodeal.com.ph
Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..


Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

28 Juli 2019

Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya menjelaskan sistem tilang elektronik kepada warga saat Grand Launching Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 25 November 2018. Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya resmi meluncurkan sistem tilang elektronik (E-TLE ) hari ini. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.


Samsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor  

28 November 2013

Stiker pembatasan kendaraan untuk pelat nomor ganjil (warna hijau, bawah) dan untuk pelat nomor genap (warna merah, atas) yang dikeluarkan  Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan tanda hologram di Jakarta, Rabu (6/3). Nantinya stiker ini harus terpasang pada setiap mobil milik warga Ibu Kota. TEMPO/Tony Hartawan
Samsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor  

"Sudah dua minggu pelat nomor kosong."


Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor

4 Februari 2013

Dok. Tempo
Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor

Polisi sedang mendalami fakta dan dokumen.


Djoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor  

3 Desember 2012

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes POLRI, Inspektur Jendral Djoko Susilo berjalan didampingi sejumlah petugas Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, (03/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Djoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor  

Kasus yang ditelisik KPK ini merupakan proyek berbiaya Rp 700 miliar selama tahun anggaran 2009-2011.



Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir  

30 November 2012

TEMPO/Machfoed Gembong
Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir  

Mereka harus menjalani eksekusi, yakni dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.


MA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin

28 November 2012

Agusrin M. Najamuddin Gubernur Bengkulu nonaktif. yustisi.com
MA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin

DPRD menyambut baik putusan soal Agusrin dan berharap agar segera ada gubernur definitif di Bengkulu.


Hambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya  

28 November 2012

Petinggi Adhi Karya, Enny Susanti usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, (01/06). Dia sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Sentul, Jawa Barat. TEMPO/Seto Wardhana.
Hambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya  

Penggeledahan dilakukan di rumah Henny Susanti, rumah M. Arif. Taufiqurahman, dan rumah Anis A.


Kejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso

28 November 2012

TEMPO/Machfoed Gembong
Kejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso

Tersangka dianggap menyulitkan proses penyidikan dalam perkara kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Blok Cepu sebesar Rp 3,8 miliar.