Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Hatta Tak Setuju Zona Perdagangan Bebas Dicabut

image-gnews
Hatta Rajasa. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Hatta Rajasa. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan tidak setuju adanya kajian ulang perjanjian kerja sama perdagangan bebas. Indonesia telah menandatangani kajian ulang perjanjian itu. Ia mengungkapkan FTA sudah berjalan dengan baik. "Evaluasi itu kalau dalam aspek multilateral apalagi ASEAN kan tidak begitu saja dilakukan," kata Hatta di Istana Merdeka, Senin, 12 September 2011.

Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowadojo mengatakan FTA yang terjalin saat ini cenderung memanfaatkan pasar Indonesia sementara. Hal itu tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

Dengan begitu, komitmen Indonesia dengan negara mitra, khususnya terkait kesepakatan multilateral atau bilateral dalam perdagangan internasional, perlu dikaji ulang. Keinginan mengkaji ulang komitmen FTA tidak terlepas dari polemik produsen ponsel pintas BlackBerry, Research in Motion (RIM). Perusahaan asal Kanada itu memilih mendirikan pabriknya di Malaysia. Padahal pasar BlackBerry di Tanah Air lebih besar dibandingkan negeri jiran itu. Pemerintah pun menilai keputusan itu berhubungan dengan kebijakan FTA.

Hatta mengatakan dalam mengatasi ketidakseimbangan neraca perdagangan hal yang menjadi penekanannya pada konsep comprehensive partnership agreement (CPA). FTA itu, menurutnya, hanya salah satu komponen dalam CPA. "Ke depan kita ingin kembangkan CPA. Jadi bukan mengevaluasi yang sudah ada dalam arti protokolernya sudah ada," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, hal yang menjadi catatan sebelum melakukan CPA perlu memperhatikan komoditas yang masuk dalam kerangka perjanjian. Jadi ia berharap tidak ada komoditas tertentu yang menjadi terpukul. "Sebelumnya melakukan riset, studi melibatkan pengusaha dan semuanya," ujarnya lagi.

EKO ARI WIBOWO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Apindo Kepri Curhat ke Zulhas: FTZ Batam Seperti Dikebiri, Banyak Regulasi yang Membatasi..

18 Desember 2023

Pengurus Apindo Kepri foto bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Batam, Ahad 17 Desember 2023/ Yogi Eka Sahputra
Bos Apindo Kepri Curhat ke Zulhas: FTZ Batam Seperti Dikebiri, Banyak Regulasi yang Membatasi..

Kepada Mendag Zulkifli Hasan atau Zulhas, bos Apindo Kepri mengeluhkan kondisi FTZ Batam saat ini yang seperti tengah dikebiri. Apa maksudnya?


KPK Bakal Tetapkan Tersangka di Kasus Pengaturan Cukai Rokok di Tanjungpinang

11 Agustus 2023

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Bakal Tetapkan Tersangka di Kasus Pengaturan Cukai Rokok di Tanjungpinang

KPK akan melakukan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi soal pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan


Perusahaan AS Powin LCC Tertarik Investasi Industri Semikonduktor di Batam

21 Juli 2023

Gedung-gedung tinggi berjejer di Batam Center Kota Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Perusahaan AS Powin LCC Tertarik Investasi Industri Semikonduktor di Batam

Perusahaan ramah lingkungan asal Amerika Serikat Powin LCC tertarik membenamkan investasi di Batam.


Melihat Gelaran Tokyo Drift Ala Batam di Area Mirip Parkiran Mal

14 September 2021

Tokyo Drift ala Batam. (Foto: Tik TOk/@mudamudi.batam)
Melihat Gelaran Tokyo Drift Ala Batam di Area Mirip Parkiran Mal

Baru-baru ini media sosial dihebohkan lewat aksi gelaran mirip Tokyo Drift di wilayah Batam, Kepulauan Riau, Indonesia.


KPK Sita 3 Kardus dan Satu Koper Dokumen Soal Cukai Rokok dari Kantor FTZ Bintan

2 Maret 2021

Anggota KPK saat membawa dokumen dari Kantor BP FTZ Bintan, Senin malam 1 Maret 2021. ANTARA/Nikolas Panama
KPK Sita 3 Kardus dan Satu Koper Dokumen Soal Cukai Rokok dari Kantor FTZ Bintan

KPK menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan cukai rokok dari kantor Free Trade Zone Kabupaten Bintan


PTA Diteken, Mozambik Janjikan Free Trade Zone untuk Indonesia

28 Agustus 2019

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bertemu Perdana Menteri (PM) Mozambik Carlos Agostinho do Rosario di Kantor Perdana Menteri, Kota Maputo, Mozambik, Rabu 28 Agustus 2019. TEMPO/Eko Ari Wibowo
PTA Diteken, Mozambik Janjikan Free Trade Zone untuk Indonesia

Setelah PTA diteken, Pemerintah Mozambik menjanjikan kemudahan bagi investor Indonesia masuk dengan free trade zone


Ini Janji Kepala BP Batam untuk Pulihkan Kejayaan Batam

19 Oktober 2017

Lukita Dinarsyah Tuwo. TEMPO/Subekti
Ini Janji Kepala BP Batam untuk Pulihkan Kejayaan Batam

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji mengembalikan kejayaan Batam, termasuk menaikkan pertumbuhan menjadi 7 persen.


Pemerintah Buat Kantor Khusus di Batam untuk Tarik Investor

28 Juli 2015

Pulau Puteri, Batam. ANTARA/Joko Sulistyo
Pemerintah Buat Kantor Khusus di Batam untuk Tarik Investor

Pemerintah akan menyelesaikan persoalan zona perdagangan bebas, dan kawasan industri di Batam, Bintan, dan Karimun agar dapat menarik investor


Langkah Strategis Perlu Hadapi Trade Promotion Authority

1 Juli 2015

Langkah Strategis Perlu Hadapi Trade Promotion Authority

Indonesia Siapkan langkah strategis pasca pengesahan perpanjangan regulasi tentang Trade Promotion Authority (TPA) oleh Kongres Amerika Serikat.


Jatim Usulkan Perda Standardisasi Produk Asing

8 Mei 2014

Gubernur Jawa Timur Soekarwo. TEMPO/Hendriyanto
Jatim Usulkan Perda Standardisasi Produk Asing

Setiap dokter, khususnya yang masuk ke Jawa Timur, akan disaring. Mereka harus bisa berbahasa Indonesia plus Madura.