TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden akan mengeluarkan instruksi revitalisasi program keluarga berencana bulan depan. Revitalisasi ini, kata Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,  Sugiri Syarief,  di Jakarta, Rabu (10/9), "bulan depan sudah ada Inpresnya, sekarang sedang koordinasi dengan Menko Kesra." Sugiri mengatakan Instruksi Presiden ini menjadi dasar hukum bagi daerah dalam melaksanakan revitalisasi program ini. Saat ini pemerintah daerah dianggap kurang mendukung program KB dari segi kelembagaan, sarana, dana, maupun tenaga. Saat ini, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, angka kelahiran total sebesar 2,6 per wanita, tidak berubah dalam lima tahun terahir. Angka ini juga masih jauh dari sasaran 2009 yakni 2,2 per wanita. Tingkat pemakaian alat kontrasepsi juga hanya meningkat 1,1 persen selama lima tahun, yakni dari 60,3 persen menjadi 61,4 persen. Padahal untuk menurunkan angka kelahiran setidaknya penggunaan alat kontrasepsi meningkat sekitar 7 persen. Sugiri kawatir, jika berbagai indikasi staganasi tersebut tidak diatasi dapat terjadi baby booming tahap ke II setelah tahap I pada tahun 1980an. Untuk itu BKKBN menyiapkan program yang bertujuan menurunkan angka kelahiran hingga 2,1 anak per wanita. Aqida Swamurti