TEMPO Interaktif, Jakarta : Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan formula penentuan harga liquid Natural Gas Tangguh Papua formulanya paling jelek dan terparah dalam sejarah perminyakan dunia.

Penentuan harga jelas sangat merugikan Indonesia khususnya ketika harga minyak tinggi. "Formulanya adalah mohon maaf yang terjelek, terparah dalam sejarah perminyakan," kata Kalla pada Sidang Kabinet Paripurna Kamis (28/8) di Kantor Presiden.

Kesalahan pertama, ujar Kalla, harga yang ditentukan ekuivalen dengan tingkat persentase tertentu kepada harga minyak sangat rendah sebesar lima persen. "Karena kalau LNG Arun 30 tahun yang lalu saja 7,5 persen, LNG Bontang yang 25 tahun lalu itu 15 persen, ini hanya 5 persen pada harga minyak yang ada," keluh Kalla. Kalla mencontohkan kontrak pertama di Arun harga 7,5 persen dari harga minyak per barel saat itu, katakanlah kalau waktu itu harga 10 dollar maka kira-kira harga gasnya 2,2 dollar. Sedangkan untuk Bontang, ujar Kalla, harganya dua kali lipat naiknya dibanding harga Arun, yaitu harga Bontang 15 persen dari harga minyak mentah plus 1,5 persen tambahan. "Jadi kalau sekarang harga minyak 120 dollar, tinggal dihitung saja," ujar Kalla. Kesalahan kedua yang lebih parah lagi, ujar Kalla, dalam kontrak Tangguh harga minyak ditahan tidak boleh lebih dari 25 dollar. "Jadi kalau harga 100 dollar, ya tetap 25 dollar," ujar Kalla. Jika dibandingkan dengan Arun dan Bontang, menurut Kalla, harga Tangguh, hanya 2,4 dollar per mmbtu atau hanya seper sembilan dari harga minyak saat ini. "Prosedur benar, tapi akibatnya fatal pada harga dewasa ini karena itu tidak boleh terjadi lagi," kata Kalla.

Kalla mengatakan, pemerintah sedang menjajaki kemungkinan negosiasi proyek tangguh di Beijing. "Kita kehilangan kesempatan untuk peroleh pendapatan tiga miliar dolar setahun," ujar Kalla. Jika dikali 25 tahun sesuai masa kontrak, lanjut Kalla, Indonesia mendapat 75 triliun atau 70 miliar dolar atau lebih besar dari seluruh ongkos krisis model Indonesia dari proyek Tangguh. "Ongkos krisis kita 600 triliun. Ini akibat yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia sebelumnya." Kesalahan ini, menurut Kalla terjadi tahun 2002, namun Presiden Megawati memang pernah melakukan pembicaraan ulang. "Tapi kita tidak pernah diajak bernegosiasi. Kita tidak ingin bicara masa lalu, tapi masa depan, dan jadikan pelajaran, siapapun yg buat kebijakan harus perhatikan kepentingan bangsa," ujar Kalla. Tempo| Anton Aprianto