“Pemilu di Aceh akan membuat situasi masyarakat akan jadi memanas,” ujar Al Araf salah satu koordinator Imparsial, The Indonesian Human Rights Monitor usai jumpa pers Kamis siang kemarin (14/8).

Menurut Araf, situasi seperti itu sebenarnya wajar saja mengingat Aceh masih menjalani masa transisi. Yang patut diingat kata dia adalah mandat rakyat Aceh jangan dijadikan komoditi politik. Seperti ketakutan pemerintah pusat terhadap kemenangan partai lokal ex anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Paranoia-paranoia seperti itu sangat tidak beralasan,” tutur Araf. Araf mensinyalir kalau rakyat Aceh lebih memilih partai lokal-yang eks GAM, merupakan gambaran ketidakpuasan mereka terhadap pusat. Namun itulah proses demokrasi, tambah Araf.

Walau belum sepenuhnya selesai, proses perdamaian di Aceh jangan sampai terbawa ke arah isu separatisme. Dalam kondisi seperti itu maka pencapaian positif yang sudah terbangun di Aceh saat ini harus dipertahankan. “Komitmen dibutuhkan dari pemerintah,” ujar Swandaru, salah satu anggota Imparsial.

Lebih jauh, Imparsial sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan hak asasi manusia melihat bahwa pemegang kendali keamanan pada pemilu nanti di Aceh harus di serahkan kepada kepolisian. “Pelaksanaan manajemen keamanan pemilu harus secara proporsional dengan menempatkan kepolisian sebagai pihak yang bertanggungjawab,” ujar Swandaru.

Trauma rakyat Aceh terhadap status Daerah Operasi Militer (DOM) ketika menempatkan ABRI-sekarang TNI- sebagai aktor utama pengendalian keamanan dahulu tentunya berpotensi memperkeruh situasi politik di Serambi Mekah.

Heru Triyono