English Version
ENGLISH
| Friday, 25 April 2014 |
Indonesia Version
INDONESIA
Facebook
Twitter
Friday, 25 April 2014 | 09:12
PDI-P Claims 16 Seats at Banten Legislative Council The PDI-P secures 16 seats in Banten, leaving the legislative council chief position
in the hand of the party.
Friday, 25 April 2014 | 09:12
Pakistani Jets Kill 16 Rebels The airstrike targeted members of armed groups involved in

recent attacks, including the bombing of a fruit market in

Islamabad on April 9.
Senin, 11 Agustus 2008 | 08:45 WIB
Pencemar Lingkungan Harus Merehabilitasi Kawasan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelaku pencemaran lingkungan perlu diberi sanksi perbaikan atau rehabilitasi kawasan yang sudah dirusaknya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nahdian Forqan mengatakan, hukuman kurungan dan denda tidak cukup. "Undang-undang harus mampu memaksa perusahaan merahabilitasi kawasan," ujarnya, Senin (11/8). Menurut dia, sanksi menuntut perusahaan untuk memperbaiki lingkungan dicemari bisa menjadi upaya pencegahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kata Berry, terlalu ringan memberikan sanksi kepada perusak dan pencemar lingkungan. Undang-undang itu menurut rencana akan dibahas kembali untuk amendemen di Dewan Perwakilan Rakyat akhir Agustus 2008. Rencana amendemen masuk dalam program legislasi nasional 2004 namun gagal dibahas. Berry mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup perlu diberikan kewenangan yang lebih tegas. Seperti, rekomendasi mencabut izin, sanksi dan mencabut izin perusahaan pencemar lingkungan. Selama ini, peran kementerian hanya memantau dan memberikan evaluasi. AQIDA SWAMURTI