English Version
ENGLISH
| Saturday, 30 August 2014 |
Indonesia Version
INDONESIA
Facebook
Twitter
Saturday, 30 August 2014 | 16:58
Amidst Criticism, UNAS Continues to Suspend Student Activities The suspension of student activities is made as the university
found 8.6 kilograms of marijuana within the campus compound.
Saturday, 30 August 2014 | 16:14
Observer: Stage Budget by Jokowi Still Depends on Foreign Debts One of the improvements the new government could carry out is to
implement the online tax system, says observer.
Senin, 11 Agustus 2008 | 08:45 WIB
Pencemar Lingkungan Harus Merehabilitasi Kawasan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelaku pencemaran lingkungan perlu diberi sanksi perbaikan atau rehabilitasi kawasan yang sudah dirusaknya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nahdian Forqan mengatakan, hukuman kurungan dan denda tidak cukup. "Undang-undang harus mampu memaksa perusahaan merahabilitasi kawasan," ujarnya, Senin (11/8). Menurut dia, sanksi menuntut perusahaan untuk memperbaiki lingkungan dicemari bisa menjadi upaya pencegahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kata Berry, terlalu ringan memberikan sanksi kepada perusak dan pencemar lingkungan. Undang-undang itu menurut rencana akan dibahas kembali untuk amendemen di Dewan Perwakilan Rakyat akhir Agustus 2008. Rencana amendemen masuk dalam program legislasi nasional 2004 namun gagal dibahas. Berry mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup perlu diberikan kewenangan yang lebih tegas. Seperti, rekomendasi mencabut izin, sanksi dan mencabut izin perusahaan pencemar lingkungan. Selama ini, peran kementerian hanya memantau dan memberikan evaluasi. AQIDA SWAMURTI