English Version
ENGLISH
| Thursday, 17 April 2014 |
Indonesia Version
INDONESIA
Facebook
Twitter
Wednesday, 16 April 2014 | 19:46
PDI-P yet to Decide Jokowi's Running Mate   PDI-P's provincial executives agreed on Tuesday, that PDI-P
chairperson Megawati and Jokowi, have the right to select the
vice presidential candidate
Wednesday, 16 April 2014 | 19:22
Indonesia Promotes Mother, Child Health Quality to Achieve MDGs Ensuring focus on mother and child to be included in the post-
2015 development agenda.
Senin, 11 Agustus 2008 | 08:45 WIB
Pencemar Lingkungan Harus Merehabilitasi Kawasan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelaku pencemaran lingkungan perlu diberi sanksi perbaikan atau rehabilitasi kawasan yang sudah dirusaknya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nahdian Forqan mengatakan, hukuman kurungan dan denda tidak cukup. "Undang-undang harus mampu memaksa perusahaan merahabilitasi kawasan," ujarnya, Senin (11/8). Menurut dia, sanksi menuntut perusahaan untuk memperbaiki lingkungan dicemari bisa menjadi upaya pencegahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kata Berry, terlalu ringan memberikan sanksi kepada perusak dan pencemar lingkungan. Undang-undang itu menurut rencana akan dibahas kembali untuk amendemen di Dewan Perwakilan Rakyat akhir Agustus 2008. Rencana amendemen masuk dalam program legislasi nasional 2004 namun gagal dibahas. Berry mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup perlu diberikan kewenangan yang lebih tegas. Seperti, rekomendasi mencabut izin, sanksi dan mencabut izin perusahaan pencemar lingkungan. Selama ini, peran kementerian hanya memantau dan memberikan evaluasi. AQIDA SWAMURTI