TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesian Corruption Watch akan menyerahkan hasil analisis tunggakan pengusaha batu bara sebesar Rp 16,5 triliun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Ridaya La Ode mempertanyakan fungsi pengawasan Direktorat Mineral dan Batu bara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atas masalah ini. "Kewenangan pengawasannya ke mana," kata dia kepada Tempo hari ini. Kemarin, ICW mengumumkan hasil temuannya tentang tunggakan batu bara, yang jumlahnya dua kali lipat tunggakan yang disampaikan pemerintah, yaitu Rp 16,5 triliun. Sedangkan Departemen Energi merilis total tunggakan batu bara sepanjang 2001-2007 sebesar Rp 7 triliun untuk enam perusahaan, yaitu PT Kideko Jaya, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Berau Coal, dan PT Adaro Indonesia. Temuan ICW sebesar Rp 16,6 triliun itu dari perhitungan total penjualan batu bara sepanjang 2000-2007. Dalam kurun waktu itu, total volume batu bara yang dijual 1,02 miliar ton. Jika mengacu pada harga saat pengapalan (FOB)--acuan harga yang dipakai untuk pengenaan royalti 13,5 persen sesuai dengan kontrak karya pertambangan--royalti yang harus dibayar pengusaha sebesar Rp 40,5 triliun. Pemerintah sudah menerima royalti sebesar Rp 24 triliun, sehingga masih ada tunggakan Rp 16,5 triliun (Koran Tempo, 9 Agustus 2008). Ridaya menjelaskan, adanya disparitas antara data Departemen Energi dengan ICW karena hitungan ICW untuk semua kontrak batu bara. Artinya, lanjut Ridaya, perusahaan yang belum menyerahkan royaltinya lebih dari enam perusahaan. Sementara itu, Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi, Bambang Setiawan tak mengangkat telepon selulernya ketika Tempo berkali-kali menelpon untuk melakukan konfirmasi tentang data temuan ICW. Ketika Tempo mengirimkan pesan pendek, sampai laporan ini ditulis, Bambang juga tidak kunjung membalas. Nieke Indrietta