TEMPO Interaktif, Dili: Pemerintah Amerika Serikat mengingatkan agar Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengedepankan peradilan, bukan pengampunan, dalam menangani krisis politik di negeri itu. Hal ini disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Timor Leste Hans Klemm kepada wartawan setelah bertemu Horta di Istana Presiden, Dili, pada hari ini. Menurut Klemm, pemberian pengampunan atau amnesti kepada para pelaku krisis politik dan militer di Dili, termasuk para kriminal lainnya, akan menghambat dan mencacatkan hukum di masa mendatang. Hans mengatakan pertemuan mereka hanya sekadar mengingatkan Horta untuk waspada dalam pemberian amnesti kepada para kriminal. Dalam pertemuan itu juga mereka berbicara soal situasi keamanan di negeri kecil itu. Namun, Horta mempertahankan keputusanya dalam pemberian amnesti tersebut. Menurut Horta, pengampunan adalah langkah positif terhadap proses pembangunan negerinya ke depan. Klemm menyampaikan bahwa negara Timor Leste yang baru dalam proses pembangunan harus mengedepankan peradilan, peningkatan demokrasi, dan hak asasi manusia. Pemberian amnesti di sebuah negara yang baru merdeka, kata Hans, akan mematikan proses peradilan dan membuat para korban terus menderita dalam mencari keadilan dan kebenaran. Sejauh ini Horta telah memberikan amnesti kepada 86 orang narapidana, termasuk mantan menteri dalam negeri Rogerio Tiago Lobato, pelaku utama krisis politik dan militer yang dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara lebih. Narapidana lain yang diberi amnesti adalah Johny Marques, pelaku pembunuhan para biarawati pada konflik 1999 silam. JOSE SARITO AMARAL (DILI)