ENGLISH
| Saturday, 25 May 2013 |
INDONESIA
Saturday, 25 May 2013 | 06:20
This exhibition is aimed at increasing the cultural ties between

Yogyakarta and NTT in order to rid NTT's poor image of being

initiators of violence.
Saturday, 25 May 2013 | 05:26
Tourism villages still lack facilities and infrastructure and

have difficulties asking for aid from the government.
Minggu, 03 Agustus 2008 | 20:08 WIB
Jaksa Minta Adelin Lis Menyerah
TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa Penuntut Umum perkara penjarahan hutan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara Harli Siregar meminta terpidana Adelin Lis untuk menyerahkan diri ke kejaksaan untuk dieksekusi. “Sebagai warga negara yang taat hukum, dia harus menjalankan kewajibannya," kata Harli kepada Tempo Minggu (3/8). Dia mengatakan jaksa akan mengeksekusi Adelin setelah menerima salinan putusan resmi dari pengadilan. Menurut Harli, kejaksaan belum menerima salinan putusan tersebut. Setelah menerima salinan putusan itu, kejaksaan akan segera menyerahkan kepada Adelin. Menurut Harli, keberadaan Adelin tidak diketahui lagi sejak diputus bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. "Kalau saat eksekusi dia tidak ada d itempat, akan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang," ujarnya. Hakim Pengadilan Negeri Medan membebaskan Adelin dari jerat hukum pidana korupsi dan perambahan hutan pada 5 Januari 2007. Hakim menilai Adelin hanya melanggar aturan administrasi. Jaksa mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Namun, Majelis Kasasi Mahkamah Agung memvonis Adelin Lis hukuman 10 tahun penjara. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Adelin juga harus membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Majelis hakim kasasi memutuskan Adelin untuk membayar uang penganti Rp 119,8 miliar dan US$ 2,938 juta. Jika tidak membayar uang penganti maka hukuman Adelin ditambah lima tahun penjara. SUTARTO

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.