TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa kembali anggota Komisi Kehutanan dan Pertanian DPR Al Amin Nur Nasution terkait kasus alih fungsi hutan di Bintan, Riau. Pemeriksaan anggota Fraksi Persatuan Pembangunan ini bertujuan mengembangkan kasus dugaan tindak pindana korupsi dalam alih fungsi hutan Riau. "Ada beberapa hal yang masih perlu dilengkapi untuk pengembangan," kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Jumat (1/8). Pemeriksaan Al Amin, kata dia, belum melewati batas waktu dalam undang-undang. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah anggota DPR dari Komisi Kehutanan. Al Amin sebelumnya sudah menjadi tersangka dalam kasus suap dari pejabat Riau Azirwan. Johan mengatakan, KPK tak terpengaruh dengan bantahan tersangka dalam persidangan. "Membantah adalah hak tersangka, tapi KPK telah mempunyai alat bukti," kata dia. Al Amin diperiksa selama sekitar dua jam di kantor KPK. "Mau tau aja," kata Al Amin ketika ditanya mengenai jalannya pemeriksaan. Famega Syavira