ENGLISH
| Saturday, 25 May 2013 |
INDONESIA
Saturday, 25 May 2013 | 06:20
This exhibition is aimed at increasing the cultural ties between

Yogyakarta and NTT in order to rid NTT's poor image of being

initiators of violence.
Saturday, 25 May 2013 | 05:26
Tourism villages still lack facilities and infrastructure and

have difficulties asking for aid from the government.
Jum'at, 25 Juli 2008 | 18:31 WIB
BPK Puas pada Laporan Keuangan Badan Intelijen
TEMPO Interaktif, Jakarta: Gerak-gerik boleh rahasia. Tapi laporan keuangan sebuah lembaga intel tetap harus transparan. Itulah yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BIN tahun 2007. Ketua BPK Anwar Nasution menyatakan apresiasinya terhadap kerja keras BIN memperbaiki laporan keuangannya. "Ini menunjukkan bahwa Pak Syamsir (Siregar, Kepala BIN) itu serius dalam memperbaiki laporan keuangannya, sebab sebelum dia masuk, laporan keuangan BIN itu disclaimer," ujarnya dalam jumpa pers usai membukan acara Rapat Kerja Pimpinan BPK Semester II-2008 di Kantor Pusat BPK, hari ini. Anwar mengatakan prestasi yang didapatkan oleh BIN ini perlu dipertahankan dan dicontoh oleh instansi pemerintah lainnya agar transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat terwujud. "Kalau Pak Syamsir bisa seperti itu, masa propinsi, kabupaten dan walikota tidak bisa," jelasnya. Anwar juga meminta agar daerah lain mengikuti jejak dari Propinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Gubernur Fadel Muhammad dimana laporan keuangannya juga mendapatkan opini WTP. "Padahalkan Gorontalo bukan propinsi kaya, dia tidak punya pertambangan, yang ada hanya jagung dan kelapa," ujarnya. Anwar menyebutkan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagian besar masih memiliki opini disclaimer. Gunanto E S/Tempo Newsroom

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.