TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk operasional rumah sakit milik pemerintah. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah juga wajib menyediakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat status ekonomi di seluruh rumah sakit milik pemerintah. ”Pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Chairul Anwar, menanggapi Undang-Undang Rumah Sakit yang sedang dibahas pemerintah dan DPR. Alokasi anggaran yang cukup, menurut Chairul, sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3, bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umun yang layak. Rumah sakit pemerintah, kata dia, juga tidak boleh mencari keuntungan dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Chairul menyayangkan, terdapat rumah sakit yang merasa rugi jika melayani pasien miskin. Bahkan, beberapa rumah sakit daerah dijadikan sumber pendapatan asli daerah. ”Ini ironis, bagaimana mungkin pemerintah mengambil keuntungan dari rakyatnya yang sedang kesusahan,” ujarnya. Dalam menerapkan pelayanan kesehatan yang merata, rumah sakit pemerintah sebaiknya tidak lagi membagi pasien per kelas, semua pasien mendapatkan pelayanan yang sama. Masyarakat yang mempunyai uang dan menginginkan pelayanan yang lebih dapat menggunakan layanan rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta mempunyai fungsi komplementer, tapi dari segi sosial tetap perlu berperan. Misalnya, rumah sakit swasta tidak boleh menolak pasien yang dalam kondisi darurat atau menolak pasien pada saat bencana. Aqida Swamurti