TEMPO Interaktif, Jakarta: Usul Panitia Anggaran DPR tentang penetapan rasio antara harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan harga pasar dinilai sulit diimplementasikan. Direktur Institute For Development Economic and Finance (Indef), M Ikhsan Modjo, mengatakan usul itu hanya bagus secara konsep. "Tapi dalam implementasi sulit mengatur harga BBM bersubsidi di tingkat retail atau hilir," kata Ikhsan di Jakarta Jumat (27/06). Sebab nantinya harga BBM di dalam negeri akan mengikuti harga pasar, meski rasionya sudah ditetapkan alias konstan. Ikhsan menyarankan pemerintah menetapkan saja besaran subsidi minyak dalam anggaran pembangunan dan belanja negara (APBN) atau fixed subsidi. Artinya bila besaran subsidi BBM telah melebihi angka yang ditetapkan dalam APBN, maka harga minyak dinaikkan lagi. "Cara ini lebih fair dan sederhana ketimbang dengan kenaikan 2 persen setiap bulan seperti usul Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan nasional) atau memakai rasio yang susah dikontrol," ujarnya. Gunanto E.S