TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan PDIP berharap kenaikan harga bahan bakar minyak bisa diinterpelasi DPR. "Tentunya interpelasi merupakan hak konstitusional DPR sebagai wakil rakyat," katanya melalui pesan pendek, Jumat (16/5). Menurut dia, dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM itu beban hidup masyarakat akan bertambah berat. Dengan harga pangan yang terus menanjak, masyarakat sudah susah. Ia meminta pemerintah yang harus diwakili Presiden menjelaskan secara detail kebijakan itu. "Termasuk produksi minyak, ekspor dan impor minyak, kondisi keuangan dalam APBN pendapatan dan pengeluaran," katanya. Keterbukaan itu, lanjutnya, untuk mengevaluasi apa yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM. "Kasihan rakyat tidak mampu dan pedagang sektor riil pasti terpukul," katanya. Tjahjo mengakui rapat konsultasi itu tidak akan menghasilkan keputusan apapun. "Hanya mendengarkan penjelasan pemerintah dan sifatnya informal," katanya. Sebelumnya, Rapat Badan Musyawarah yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar memutuskan akan memanggil Presiden untuk menjelaskan rencana kenaikan harga BBM. "Melalui rapat konsultasi," kata Muhaimin. FKB dan FDIP berharap penjelasan pemerintah itu dilakukan dalam sidang paripurna yang hasilnya bisa mengikat. Namun, usul itu dimentahkan oleh fraksi-fraksi DPR lainnya. Eko Ari Wibowo