ENGLISH
| Wednesday, 19 June 2013 |
INDONESIA
Wednesday, 19 June 2013 | 22:30
A data from the Transportation Ministry revealed that the
biggest allocations will go to the electric railways.
Wednesday, 19 June 2013 | 22:22
Unpredictable weather greatly influenced the rice price in the
market with an increase that can go up to Rp400 per kilogram.
Kamis, 03 April 2008 | 20:41 WIB
Lobi Kode Akses SLJJ Deadlock
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pembahasan bisnis antara PT Telkom Tbk. dan PT Indosat Tbk. soal pembukaan kode akses sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) akhirnya macet. Karenanya mereka meminta pemerintah untuk menengahi pembicaraa tersebut pada Kamis malam tadi. Juru bicara Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Gatot S Dewabroto, mengatakan kedua operator tak mencapai titik temu sejak perundingan beberapa hari terakhir. "Pertemuan hari ini (kemarin) sejak pagi dan deadlock," ujar Gatot di Jakarta Kamis (3/4). Pemerintah dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan menjadi mediator dan membatasi mediasinya hingga pukul 00.00 tadi malam. "Kami masih berpikir positif, tapi kalau memang tidak tercapai kesepakatan terpaksa kami keluarkan surat peringatan untuk dua pihak," tegas Gatot. Persoalan yang tidak mencapai titik temu itu tentang service chart. Kedua operator belum sepakat dalam penentuan harga untuk penjualan ke masyarakat. Namun Gatot enggan menjabarkan poin-poin penawaran business to business (B toB) kedua pihak. Kedua operator telah diberi kesempatan menyiapkan pembukaan kode akses sejak Desember lalu. Sementara para operator baru membahas B to B baru-baru ini. Alasannya menunggu daftar penawaran interkoneksi (DPI) yang baru diserahkan 28 Februari dan revisinya 28 Maret lalu. Seharusnya operator sudah mensimulasikan angka-angka DPI dan penawaran harga. Dian Yuliastuti

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.