ENGLISH
| Thursday, 23 May 2013 |
INDONESIA
Thursday, 23 May 2013 | 05:26
In a forum titled 'Enhancing the Korea-Indonesia Middle Power Partnership',

officials from both countries spoke of the importance of working together.
Thursday, 23 May 2013 | 02:03
In a meeting with US Secretary of State John Kerry, Foreign Minister Marty
Natalegawa emphasized the importance of Indonesia- USA relationship.
Jum'at, 22 Februari 2008 | 17:36 WIB
Penanggungan PPN Minyak Goreng Belum Berlaku
TEMPO Interaktif, Jakarta: Kebijakan pemerintah menanggung pajak penjualan (PPN) minyak goreng hanya mampu menahan harga, bukan untuk menurunkan harga. Karena itu naik atau turunnya harga minyak goreng di dalam negeri tergantung harga minyak sawit mentah (CPO) dunia. Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, mengatakan saat ini harga CPO dunia masih tinggi, sehingga harga CPO di dalam negeri ikut terkerek. "Harga CPO keluar pabrik juga naik cukup tinggi sejak sebulan ini," kata dia di Jakarta Jum'at (22/2). Saat itu harga minyak goreng curah Rp 10.438 per kilogram dan minyak goreng kemasan per 620 mili Rp 8.294. Adapun harga CPO dunia di bursa berjangka Kamis (21/2) mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah, yakni di kisaran RM 3.702 per ton. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Ardiansyah Parman, regulasi penanggungan pajak penjualan minyak goreng kemasan memang belum berlaku kendati sudah keluar Peraturan Menteri Keuangan tentang penanggungan pajak itu. Pasalnya, kata dia, dana untuk menanggung pajak di APBN Perubahan 2008 belum cair. Tapi penanggungan PPN untuk minyak goreng curah sudah dilakukan sejak tahun lalu. "Jadi harga minyak goreng curah sekarang adalah harga yang sudah ditanggung PPN. Kalau tidak, harga bisa lebih tinggi lagi," ujarnya. RR ARIYANI

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.