TEMPO Interaktif, Denpasar:Proses transisi demokrasi di Indonesia telah gagal menekan korupsi. Korupsi bahkan menyebar ke daerah-daerah bersamaan dengan proses desentralisasi. Penyebab utama kegagalan adalah pembajakan lembaga-lembaga publik oleh figur-figur yang dibesarkan oleh Orde Baru. Kesimpulan itu dinyatakan Dr Vedi R Hadiz dalam Workshop “Combatting Corruption in Democratic Transition” di Sanur, Denpasar, Kamis (24/1). “Reformasi dilakukan setengah hati sekedar untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional akan adanya perubahan,” kata pengajar di National University of Singapore ini. Meski sejumlah mantan pejabat telah dimasukkan penjara, menurut dia, korupsi masih sangat kronis dan endemik. Bila ditelisik lebih jauh, lembaga legistatif, eksekutif dan yudikatif seluruhnya masih dikuasai oleh sisa Orba. “Tanyakan kepada mereka, apa yang dilakukan 10 tahun lalu,” kata Verdi. Kekuatan mereka kian tak terbendung setelah era demokratisasi diterapkan ke daerah-daerah melalui desentralisasi dan Pilkada langsung. “Mereka memiliki semua kekuatan untuk menang mulai dari uang, preman dan jaringan politik,” tegasnya. Workshop itu digelar menyongsong pertemuan United Nations Convention Againts Corruption yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 27 Januari hingga 2 Februari. Rofiqi Hasan