English Version
ENGLISH
| Saturday, 25 October 2014 |
Indonesia Version
INDONESIA
Facebook
Twitter
Friday, 24 October 2014 | 21:16
Fadli Zon: It would be ethical to wait for the DPR Fadli said that DPR has no intention on delaying the new
cabinet announcement, but asserted that it would be ethical
to wait for DPR's consideration.
Friday, 24 October 2014 | 21:04
Jusuf Kalla: Ministers to be Inaugurated Next Monday   President Joko Widodo is still awaiting the results of track
record checking of ministerial candidates by the Corruption
Eradication Commission.
Sabtu, 12 Januari 2008 | 16:36 WIB
Pengacara Soeharto Tunggu Surat dari Kejaksaan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengacara mantan Presiden Soeharto, OC Kaligis, mengatakan Kejaksaan Agung harus mengirim surat kepada tim pengacara Soeharto jika ingin menawarkan penyelesaian di luar pengadilan. "Itu mesti ada surat dari Kejagung kepada kita, (sebab) dalam hukum acara mesti ada surat Kejagung kepada kita," kata Kaligis di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Sabtu (12/1). Sebelumnya, Jumat malam (11/1), Jaksa Agung Hendarman Supandji mengunjungi Soeharto untuk menyampaikan tawaran pemerintah guna menyelesaikan kasus perdata Soeharto di luar pengadilan. Menurut Kaligis, soal tawaran ini pihak keluarga dan pengacara belum bisa menentukan. Ia mengatakan win-win solution yang ditawarkan pemerintah belum bisa ditentukan, "Sebab kondisi Pak Harto masih sakit sekali," katanya. "Saat ini belum waktunya." Kalaupun ada pembicaraan soal itu, tambahnya, nantinya harus dibicarakan terlebih dahulu dengan tim pengacara. Alasannya, dugaan korupsi Yayasan Supersemar sudah dihentikan penyelidikannya tahun 1999. "Jadi mengenai Supersemar tidak ada korupsi," katanya. Tim pengacara menyatakan tidak ada lagi kaitannya antara Yayasan Supersemar dengan dugaan korupsi itu. "Karena yayasan itu bukan milik negara," kata dia. Ninin P Damayanti