TEMPO Interaktif, Denpasar: Untuk menangkal penggunaan Money Changer alias Pedagang Valuta Asing (PVA) sebagai sarana pencucian uang alias money laundering, PVA legal di Bali mulai hari ini akan diberi logo khusus. Selain itu ditetapkan pula prosedur yang jelas untuk menerapkan prinsip know your client (KYC). Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Susno Duaji, mengatakan prinsip KYC merupakan bagian dari upaya pencegahan dini tindak pidana pencucian uang. “Kami berharap akan mendapat laporan untuk setiap transaksi yang mencurigakan,” tegasnya saat peluncuran Logo itu di Denpasar hari ini. Dalam prosedur ini, PVA yang melayani penukaran uang harus mencatat identitas lengkap klien dan tujuan transaksi. Mulai tahun 2008, menurutnya, PPATK akan bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada PVA yang tidak melaporkan transaksi keuangannya. Sesuai dengan UU Nomor 25/2003 ancaman hukuman maksimalnya mencapai 5 tahun penjara. Yang terberat adalah bila PVA ikut mengatur transaksi pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi, illegal logging, narkoba , dll. Ketua Asosiasi PVA Bali, Made Suparta Karang, siap memberikan dukungan. Saat ini terdapat 494 PVA di Bali. Namun masih terdapat PVA ilegal yang sulit diawasi. Rofiqi Hasan