TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan melakukan monitoring terhadap usaha sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) milik PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom). Mereka akan meminta penjelasan terlebih dulu kepada pemerintah. Ketua KPPU Muhamad Iqbal menjelaskan dalam waktu dekat ini akan berdiskusi dengan pemerintah soal SLJJ tersebut. "Kami diskusi dulu dengan pemerintah dan instansi terkait." ujar Iqbal seusai menerima Tim Penyelamat dan Pembela Aset Telekomunikasi Indonesia (TPPATI) di kantornya, siang tadi. Menurut Iqbal, pihaknya akan meminta penjelasan detail soal SLJJ yang dimiliki oleh PT Telkom dan belum dibukanya akses untuk PT Indosat Tbk. Iqbal mengatakan belum mengetahi ada tidaknya monopoli usaha dalam masalah SLJJ ini. "Kami dengar dulu dari pemerintah karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah," ujar Iqbal. Lebih lanjut, Iqbal mengatakan KPPU hanya bertindak sebagai korektor, sedangkan pemerintah yang membuat aturan-aturannya. Bila hasil monitoring tersebut mengindikasikan adanya monopoli atau pelanggaran Undang-undang nomor 5/1999, kata Iqbal, KPPU akan turun tangan. Pemerintah, kata Iqbal, yang berkewajiban untuk membuat tindakan aturan pencegahan agar tidak terjadi atau perilaku monopoli. "Sementara ini pemerintah dulu yang harus menegasi, baru untuk mengoreksi," ujar Iqbal. Hari ini rencananya pemerintah akan mengumumkan sikap terhadap permintaan PT Telkom soal pengkajian kode akses SLJJ. PT Telkom sendiri sudah mendapatkan 2 kali surat peringatan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) karena belum membuka kode akses SLJJ kepada PT Indosat. l DIAN YULIASTUTI