TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah berencana menguji coba penerbitan obligasi kepada beberapa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang masuk kategori sehat. Obligasi ini digunakan untuk mendorong ekonomi lokal dan mengurangi porsi pinjaman luar negeri. "Sudah diuji coba dengan beberapa PDAM daerah, seperti PDAM Kabupaten Bogor," ujar Direktur Pengembangan Air Minum Departemen Pekerjaan Umum Tamin Zakaria di kantornya, semalam. Menurut dia mekanisme penerbitan obligasi akan ada batas eligible. Perusahaan yang kecil-kecil dikumpulkan agar bisa dilempar ke pasar modal. Obligasi diterbitkan untuk masing-masing PDAM. Agar masyarakat tertarik untuk membeli, pemerintah membuat peringkat perusahaan daerah yang akan menerbitkan corporate bond. Dana dari penerbitan obligasi itu akan dikelola oleh PT Danareksa. "Keuntungan penerbitan obligasi, manajemen lebih sehat karena sifatnya terbuka," kata Tamin. Tamim menjelaskan peningkatan cakupan pelayanan air minum telah menjadi konsensus pemerintah melalui program Millenium Development Goal's (MDG's). Hingga 2015, dibutuhkan dana tak kurang dari Rp 50 triliun untuk mewujudkannya. Dengan rata-rata investasi PDAM se-Indonesia sebesar US$ 50 juta per tahunnya maka dibutuhkan dana investasi US$ 450 juta untuk mencapai target. Tamin mengatakan bila penerbitan obligasi sukses, PDAM dapat mengurangi pinjaman luar negeri dan melaksanakan program mengatasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Bisa dipakai untuk program perbaikan daerah kumuh atau rumah sederhana sehat," ujarnya. Menurut dia, awal bulan ini, pemerintah akan mengundang beberapa PDAM dari seluruh Indonesia untuk memperkenalkan sistem pembiayaan yang baru ini. "Nanti kita lihat, PDAM mana yang tertarik," ucap dia. RIEKA RAHADIANA