TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Daerah bisa mengganti Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer ke daerah dengan surat berharga negara. Daerah juga diberi kebebasan untuk memilih surat berharga yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran mereka. "Kalau daerah butuh yang jangka panjang kita tawarkan obligasi negara, kalau jangka pendek ya Surat Perbendaharaan Negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto kepada wartawan. Pemerintah juga akan memberikan SUN yang tradeable di pasar sekunder seehingga jika daerah butuh dana bisa dijual kapan saja. SUN juga akan dilepas dengan mekanisme private placement dengan yield yang sesuai benchmark di pasar. Penggantian dana bagi hasil migas ke daerah surat berharga negara, kata Rahmat, pernah dilakukan pada 2001. Menurutnya, hal ini juga sesuai UU No 24 tahun 2002 tentang SUN. Rencananya Ditjen Pengelolaan Utang dan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk melakukan sosialisasi kebijakan ini. Sebelumnya, pemerintah menyatakan target pemanfaatan windfall daerah penghasil migas sebesar Rp13,9 triliun akan menggunakan instrumen utang. Menurut Rahmat, pemanfaatan ini karena banyak dana yang tidak langsung digunakan oleh daerah. "Biasanya mereka menempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD), Lalu di BPD dibelikan obligasi atau SBI," tandasnya. Gunanto E S