TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Jasa Marga Tbk. sedang mencari celah agar penerbit kartu elektronik pembayaran jalan tol bisa mendapatkan keuntungan meski tiada biaya administrasi yang dibebankan kepada pengguna kartu prabayar itu. "Teknisnya akan dicari," kata Sekretaris Perusahaan Jasa Marga Okke Merlina ketika dihubungi di Jakarta kemarin. Tapi, ia menolak memaparkan pilihan opsi-opsi yang akan diambil. Itu sebabnya, ia mengaku optimistis tender ulang kartu tetap akan diminati. Lagi-lagi, Okke belum bisa mengungkapkan kapan lelang proyek pengadaan kartu tol prabayar digelar. Sebelumnya, Komisaris PT Smart Card Solutions mengatakan tak akan ada bank dan pengelola prepaid yang bersedia mengukuti tender jika biaya administrasi dihilangkan. Smart Card dan PT Finnet Indonesia adalah rekanan PT Bank Niaga Tbk. dalam proyek pengadaan kartu prabayar untuk tol yang dikelola Jasa marga. Niaga memenangi lelang dengan menyingkirkan tujuh bank lainnya, seperti PT Bank Mandiri Tbk. dan PT Bank Negara Indoensia Tbk. Tapi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil menolak hasil tender dan meminta lelang ulang. Alasannya, pengguna tol tak boleh dikenai biaya apapun kecuali biaya tol sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari hasil tender memang pengelola kartu diperbolehkan menarik biaya administrasi 5 persen kepada pengguna tol ketika membeli dan mengisi ulang (top up) kartu prabayar. Pemenang tender juga memperoleh keuntungan dengan mengelola uang transaksi tol. Sedangkan Jasa Marga mendapat 2 persen dari tiap transaksi tol dan 0,5 persen transaksi non-tol. Menurut Komisaris Jasa Marga Sumaryanto Widayatin, bank akan mendapatkan banyak keuntungan selama 10 tahun masa pengelolaan. Apalagi, sebagai gambaran, transaksi tol dalam kota pada 2006 tercatat 2,3 juta transaksi. Akan kerap terjadi floating atau dana tak terpakai oleh konsumen karena kartu hilang atau “pulsa” tak terpakai. Besarannya 1-10 persen dari nilai transaksi. “Bagi hasil bisa dari floating," ujarnya. Rieka Rahadiana