TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan meninjau ulang penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia apabila pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan baru yang merugikan TKI. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menegaskan pemerintah Malaysia harus mau dan siap meningkatkan pelayanan terhadap tenaga kerja asing termasuk tenaga kerja asal Indonesia. Sebab, pada dasarnya, menurut Erman, pemerintah Malaysia membutuhkan tenaga kerja Indonesia. "Kalau ini tidak direspon saya akan mengusulkan kepada Presiden untuk ditinjau kembali penempatan tenaga kerja kita ke sana," kata Erman seusai melantik pejabat eselon I di kalangan Depnakertrans, Rabu (31/10). Ia mengatakan pemerintah Malaysia harus membuat keputusan politik atau keputusan baru. Isinya mengatur sanksi bagi majikan atau pengguna tenaga asing yang melakukan pelanggaran atau kekerasan terhadap hak pekerja asing. "Malaysia harus membuat aturan isinya menindak tegas majikan atau pengguna tenaga kerja asing termasuk TKI secara pidana tidak hanya perdata," katanya. Dia mengatakan, pemerintah Malaysia harus mencontoh pemerintah Arab Saudi yang telah mengeluarkan kebijakan menetapkan sanksi keras kepada majikan atau pengguna tenaga kerja asing yang melakukan tindak kriminal terhadap pekerjanya. "Bahkan pemerintahnya telah membentuk satuan tugas gabungan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riyadh. Malaysia juga harus melakukan itu," kata dia. Erman mengatakan, substansi yang akan ditinjau kembali antara lain pelaksanaan tugas pasukan relawan masyarakat Malaysia atau RELA. Banyak kasus tindak kriminal terhadap TKI bahkan kepada keluarga pejabat KJRI melibatkan pasukan ini. "Kita memang tidak bisa mengintervensi pembentukan RELA tapi bagaimana membuat formula terkait pelaksanaan tugas mereka dan sanksi bagi aparatnya yang melakukan tindak kriminal terhadap TKI,"� kata dia. Ninin Damayanti