TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai penegakan Hak Asasi Manusia selama tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakilnya Jusuf Kalla masih mebatas jargon. "Selama ini agenda HAM dijalankan secara parsial," kata Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kontras Edwin Partogi dalam siaran persnya, Senin (22/10). Dia menilai pemerintah masih melihat kasus pelanggaran HAM berat sebagai ancaman terhadap kekuasan dibanding tanggungjawab negara terhadap korban. "Sejauh ini negara belum pernah mengambil jarak tegas antara kekuasaannya dan pelaku pelanggaran HAM," kata Edwin. Sehingga, lanjut dia, masyarakat sulit membedakan antara pelaku dan pemimpin negara, karena sikap diam negara dapat dimaknai sebagai perlindungan terhadap para pelaku. Kasus pelanggaran HAM berat ini, misalnya penculikan aktivis, tragedi Semanggi I dan II serta tragedi Tanjung Priok. Beberapa kasus pelanggaran HAM lainnya yang belum tuntas, antara lain penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dan reformasi Badan Intelijen Negara, reformasi TNI dan Polri, penanganan korban lumpur Lapindo, penerapan hukuman mati yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, penanganan konflik Poso dan pengadilan atas mantan presiden Soeharto. Edwin menambahkan, dalam dua tahun ke depan bisa menjadi peluang dan ancaman bagi pemerintahan SBY - JK. "Tentunya sangat ditentukan oleh kepuasan masyarakat atas konsistensi terhadap agenda yang pernah dijanjikan," katanya. Selain itu, kompetitor dalam yang akan bermunculan menjelang Pemilihan Presiden 2009 tentunya akan memanfaatkan sisi lemah pemerintahan ini. "Dan agenda penegakan HAM tentu merupakan salah satu yang tidak boleh disepelekan," katanya. Rini Kustiani