ENGLISH
| Sunday, 26 May 2013 |
INDONESIA
Saturday, 25 May 2013 | 06:20
This exhibition is aimed at increasing the cultural ties between

Yogyakarta and NTT in order to rid NTT's poor image of being

initiators of violence.
Saturday, 25 May 2013 | 05:26
Tourism villages still lack facilities and infrastructure and

have difficulties asking for aid from the government.
Kamis, 30 Agustus 2007 | 22:59 WIB
Perdana Menteri Malaysia Meminta Maaf Kepada Indonesia
TEMPO Interaktif, Jakarta:Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi telah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia atas insiden pemukulan terhadap ketua wasit kejuaraan karate, Donald Luther Pieter Colopita. "Malam ini sekitar pukul 20.00 WITA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima telepon dari Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi yang menyesalkan dan meminta maaf atas kejadian tersebut," kata Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal dalam konferensi pers di Istana Tampak Siring Bali, Kamis (30/8). Abdullah, kata Dino, menganggap peristiwa itu tak perlu terjadi. Kedua kepala pemerintahan itu berbicara dalam suasana akrab, "Layaknya dua saudara." Yudhoyono, kata Dino, menghargai niat baik, upaya, dan pernyataan Badawi. "Pernyataan itu menunjukkan sikap arif Perdana Menteri Abdullah Badawi," kata Dino. Kedua pemimpin negara menyepakati persoalan diselesaikan lewat jalur hukum. Empat polisi Malaysia, penganiaya Donald, telah diskors dan dipotong separoh gajinya. Terhadap tindakan itu, kata Dino, Presiden menghargai tanggapan cepat dari Malaysia. Yudhoyono berharap semua pihak tidak terpancing emosi menanggapi masalah ini. Apalagi Kepala Kepolisian Diraja Malaysia juga telah mengirim surat berisi penyesalan dan permintaan maaf kepada Donald. "Permintaan maaf tersebut diantarkan sendiri oleh Duta Besar Malaysia kepada Saudara Donald Colopita di rumah sakit," kata Dino. FANNY FEBIANA

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.