TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Muttamminul'ala menyatakan, ada kemungkinan terjadinya pelanggaran etik dalam lawatan sejumlah anggota Komisi Energi ke Korea dan Jepang dalam rangka studi banding masalah nuklir. Pelanggaran etika itu disebabkan para anggota dewan tidak mendapatkan izin dari pimpinan DPR. "Meski dikatakan itu undangan pribadi, kalau dibiayai pihak lain prinsipinya harus diketahui dan ada izin dari pimpinan," kata dia, Selasa (31/7) Wakil PKS di Badan Kehormatan tersebut mengaku tidak mengetahui apakah kepergian tujuh anggota Komisi Energi termasuk anggota dari PKS sebelum berangkat sudah mendapatkan persetujuan pimpinan. Berdasarkan informasi dari anggota Komisi Energi yang tidak ikut lawatan ke Korea dan Jepang, Bambang Wuryanto, komisinya sama sekali tidak memiliki agenda ke luar negeri. Dia mengatakan studi banding bukan kegiatan Komisi Energi meski diikuti oleh Ketua Komisinya Agusman Effendi. "Sejauh ini Badan Kehormatan belum melakukan tindakan apapun karena bersamaan dengan masa reses. Saya juga belum tahu, apakah sudah ada pengaduan soal pelanggaran etika ini dari pimpinan atau masyarakat. BK baru bisa melakukan klarifikasi atau pemeriksaan apabila ada pengaduan," kata Muttamminul'ala. Seperti diberitakan, sejumlah anggota Komisi Energi pergi ke Korea dan Jepang atas undangan dari Kementerian Riset dan Teknologi. Kepergian anggota DPR ini mengundang sejumlah pertanyaan dari berbagai kalangan karena dibiayai oleh pemerintah. Bahkan biaya yang digunakan pemerintah itu diduga berasal dari pihak asing. "Kalau di internal Fraksi PKS, kepergian anggota DPR ke luar negeri dengan biaya sendiri pun harus sepengetahuan pimpinan fraksi," tambah Muttamminul'ala. Imron Rosyid