English Version
ENGLISH
| Wednesday, 24 September 2014 |
Indonesia Version
INDONESIA
Facebook
Twitter
Tuesday, 23 September 2014 | 22:54
World Bank: Indonesia's Poverty Reduction Rate Declines   Investing in public services and social security programs
will help to provide better access to better nutrition,
health care, and quality education.
Tuesday, 23 September 2014 | 22:48
Solo Strives to be a Creative Economy City Solo's strong cultural value and art history have produced
many artist and art performances that are essential to
develop creative economy.
Kamis, 12 Juli 2007 | 21:34 WIB
Dijajagi Kemungkinan TNI Bisa Diperiksa Komisi Antikorupsi
TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Pertahanan akan membuat nota kesepahaman kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut pemeriksaan terhadap anggota TNI yang terlibat korupsi. Langkah ini ditempuh dalam rangka membangun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik korpusi, kolusi dan nepotisme. "Kami sedang menjajagi kemungkinan itu," ujar juru bicara Departemen Pertahanan Brigadir Jendral Edy Butar Butar, Kamis (12/7) sore. Nantinya, kata dia, KPK bisa menyelidiki dan menyidik dugaan penyimpangan anggaran di Departemen Pertahanan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemungkinan pelakunya adalah anggota TNI. Menurutnya, terobosan ini dilakukan agar departemennya terbuka terhadap pemeriksaan dugaan kasus korupsi yang menjadi kewenangan komisi itu. "Kalau ada pelanggaran, KPK bisa langsung masuk ke sini," kata Edy. Untuk membicarakan masalah ini, Kamis (12/7) siang, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono didampingi Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan Letnan Jendral Sjafrie Sjamsoeddin, dan Inspektur Jendral Departemen Pertahanan Imam Zaky, mendatangi kantor KPK. Edy mengatakan, dalam pertemuan itu departemennya dan KPK masih menjajagi bagaimana prosedur KPK memeriksa perwira TNI di Dephan. "Ini baru koordinasi. Dalam MoU nanti akan melibatkan semua sepeti mabes TNI. Karena di dephan pelaksanaan anggaran Mabes TNI juga," ujarnya. Selain membicarakan rencana MoU, dua institusi ini juga membicarakan reformasi birokrasi. Juwono menyerahkan daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dari 11 pejabat eselon satu, yakni tujuh direktur jenderal dan empat staf ahli, serta 54 pejabat eselon dua di Departemen Pertahanan. "Ini daftar kekayaan sampai 2007," ujar Edy. Raden Rachmadi