TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi akan dilakukan bersamaan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Kami akan membahas kedua rancangan undang-undang secara pararel," ujar Direktur Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Suharyono, Rabu (6/6). Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia diberi waktu selama tiga tahun tahun untuk menyelesaiakan rancangan undang-undang tindak pidana korupsi. Menurut Suharyono, pihaknya akan menyelesaikan, kedua rancangan undang-undang dalam waktu satu tahun. Namun, dia belum memastikan kapan rancanngan undang-undang akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami akan kirim secepatnya," katanya. YUDHA SETIAWAN