TEMPO Interaktif, Jakarta:Penyerapan anggaran di departemen dan lembaga bidang kesejahteraan rakyat masih sangat kecil. Menurut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, penyerapan anggaran di seluruh departemen dan lembaga tersebut selama triwulan pertama 2007 baru sekitar 10 persen. “Dibandingkan tiga bulan pertama tahun-tahun sebelumnya, penyerapan ini masih kecil sekali,” kata Ical, panggilannya, dalam jumpa pers di kantornya, kemarin. Sepuluh departemen dan Badan yang ada di bawah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pariwisata, Departemen Pendidikan Nasional, dan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Menurut Ical, rendahnya anggaran disebabkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran baru dikeluarkan pada Januari lalu. Pelaksanaan tender untuk pengadaan barang ataupun pelaksanaan program juga belum bisa dilakukan karena harus melewati berbagai ketentuan sesuai Keputusan Presiden No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Sehingga pada tiga bulan pertama, tender tak bisa dilakukan,” katanya. Di sisi lain, Ical menjelaskan, ada rasa tak tenang dari pelaksana proyek di daerah dalam bidang kesejahteraan rakyat. Para pelaksana proyek, seperti kepala daerah atau kepala dinas, tak mau melaksanakan proyek karena takut dianggap melakukan korupsi. Pemerintah, kata Ical, telah melakukan koordinasi dengan aparat hukum untuk mengatasi ketakutan pejabat daerah itu. Koordinasi dilakukan oleh menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Mereka akan memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pelaksana di lapangan sehingga tak ada keraguan untuk melaksanakan (proyek),” katanya. Selain itu, pemerintah pusat juga akan mendekati pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Sehingga, program kesejahteraan rakyat di daerah juga bisa berjalan. Menurut Ical, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran mencapai minimal 90 persen tahun ini. “Kalau bisa seratus persen, tapi tidak boleh kurang dari 90 persen,” katanya. PRAMONO