ENGLISH
| Sunday, 26 May 2013 |
INDONESIA
Saturday, 25 May 2013 | 06:20
This exhibition is aimed at increasing the cultural ties between

Yogyakarta and NTT in order to rid NTT's poor image of being

initiators of violence.
Saturday, 25 May 2013 | 05:26
Tourism villages still lack facilities and infrastructure and

have difficulties asking for aid from the government.
Kamis, 31 Mei 2007 | 11:07 WIB
Aksi Protes di Kedubes Australia Berlanjut
TEMPO Interaktif, Jakarta: Aksi protes terhadap sikap pemerintah Australia kepada Sutiyoso terus berdatangan. Hari ini, perwakilan dari Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) berunjuk rasa di Kedubas Australia di Jalan Rasuna Said. Mereka menuntut pemerintah Australia meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Ketua GPK Hasan Husairi, mengatakan pihaknya tersinggung atas perlakuan kepolisian New Suth Wales Australia kepada pejabat pemerintah Indonesia. "Pelecehan itu bukan sekali dilakukan oleh pemerintah dan rakyat Australia," kata Hasan Husairi. Untuk itu, pihaknya memberikan batas waktu selama seminggu kepada pemerintah Australia untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. "Jika itu tak dilakukan, kami akan kerahkan massa lebih banyak lagi," ujarnya. Usai aksi di depan Kedubes Australia, massa bergerak ke kantor Departemen Luar Negeri. Aksi tersebut dijaga ketat oleh 300 aparat kepolisian Sektor Tebet, Polres Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Selain itu polisi juga telah menyiapkan water canon. "Ini untuk mengantisipasi membludaknya jumlah massa," kata Kapolsek Setia Budi, Komisaris Polisi S.Naenggolan. Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso didatangi polisi dari New South Wales di kamar hotelnya di Sydney, Australia. Sutiyoso diminta menghadap pengadilan Negara Bagian New South Wales untuk memberikan keterangan mengenai kasus terbunuhnya lima wartawan asing di Balibo, Timor Timur pada 1975. Marlina Marianna Siahaan

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.