TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah minta kenaikan porsi obligasi negara dikaji ulang. Kenaikan ini untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan yang dipastikan membengkak. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto menekankan, kenaikan porsi obligasi negara itu dipatok tidak lebih dari 2 persen. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007, pemerintah menetapkan porsi pembiayaan defisit anggaran senilai Rp 40,512 triliun melalui instrumen negara di angka 1,1 persen dari produk domestik bruto atau Rp 40,606 triliun. Untuk APBN perubahan 2007, kata Rahmat, jika nilainya dipatok pada angka 1,5 persen dari PDB nilainya mencapai Rp 60 triliun. Dia optimistis obligasi negara yang temponya terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek bisa mencapai Rp 20 triliun. Penerbitan obligasi negara setiap bulan misalnya instrumen Surat Perbendaharaan Negara perbulannya saja diperkirakan akan mencapai serapan Rp 30 triliun. SPN ini rencananya akan diterbitkan mulai April ini."Belum Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan setiap bulan," kata dia. Ditambah lagi dengan instrumen ORI yang rencananya tahun ini akan diterbitkan dua kali. Anton Aprianto