TEMPO Interaktif, Solo:Badan Urusan Logistik (Bulog) diusulkan dibubarkan karena keberadaannya seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik bisnis. Selain itu, program Bulog juga tidak pernah menguntungkan petani karena tidak pernah mampu membeli hasil panenan petani. "Di Bulog rawan terjadi perselingkuhan bisnis, birokrasi dan kepentingan politik," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, Kamis (22/3). Menurut dia, yang dibubarkan adalah Bulog pusat, sementara Bulog divisi tegional (divre) dan subdivre dijadikan institusi daerah di bawah kendali gubernur dan bupati/walikota. "Bulog daerah bertanggung jawab ke kepala daerah yang tugasnya menjaga stabilitas pangan dengan membeli hasil panenan petani, bukannya mengimpor beras," ujarnya. Selain itu, kata Tjahjo, Bulog daerah bersama kantor pertanian juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan swasembada pangan dan meningkatkan kualitas panen padi di daerahnya masing-masing. Setiap daerah harus dipacu untuk berlomba-lomba dalam swasembada beras. "Ketahanan pangan seharusnya bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri, bukan seperti sekarang mengandalkan beras impor," kata dia. Tjahjo juga mengharapkan kejaksaan di daerah merespon apa yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk memeriksa Bulog divre dan subdivre sebagai upaya pembersihan Bulog. Tjahjo mengatakan pemeriksaan itu untuk mengejar kemungkinan terjadinya penyelewengan pekerjaan Bulog selama ini, mulai dari pengadaan beras baik melalui impor atau pembelian gabah petani hingga penyaluran raskin. "Pasti ada mata rantai kebijakan Bulog pusat dengan daerah," ujarnya. Imron Rosyid