TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat Hak Kekayaan Intelektual, Insan Budi Maulana, menilai pengadaaan komputer di lembaga pemerintahan tidak transparan. Maka pembelian piranti komputer rawan dengan praktik korupsi. "Dalam anggaran dialokasikan untuk membeli piranti lunak dan piranti keras, tapi hanya untuk beli piranti kerasnya," kata Insan dalam Diskusi Panel Dampak Ekonomi dan Legal dari MoU Microsoft-Depkominfo : Analisis Manfaat dan Kerugian, Layakkah Ditindaklanjuti? di Hotel Aryaduta, Jakarta. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Alexander Rusli menilai, selama ini pembelian komputer di jajaran pemerintah berbagai macam mekanismenya. Ada yang hanya piranti lunak, ada yang hanya piranti keras. "Selama ini pembelian komputer tergantung tiap departemen," kata Alexander. Muhammad Nur Rochmi