TEMPO Interaktif, Karawang:Pemerintah akan menggalakkan produksi beras hingga 2 juta ton untuk menutupi kekurangan kebutuhan beras dalam negeri yang selama ini ditutup dengan impor. "Selisih yang selama ini diimpor tertutup dulu, baru dinaikkan tiap tahun 1 ton, 1 ton. Buat apa banyak doktor, ada pabrik, kalau tidak bisa naikkan produksi beras," ujar Kalla dalam acara dialog dengan petani,penyuluh pertanian dll di Pabrik PT. Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (17/2). Kalla menganalisis, dengan kenaikan penduduk 1,5 persen per tahun, sementara lahan persawahan yang terkonversi tiap tahunnya 100 ribu hektar atau 1,5 persen dari total 7 juta hektar sawah di Indonesia, maka produksi beras nasional harus naik 3 persen dari total produksi gabah 54 juta ton. “Itu baru stabil. Tidak ada cara lain mengatasi kekurangan beras kecuali dengan peningkatan produksi.” Peningkatan produksi beras, ujar Kalla, tidak bisa hanya mengandalkan luasnya lahan persawahan dan menyalahkan lahan persawahan yang terus terkonversi menjadi pabrik. Menurutnya, pembangunan pabrik justeru bisa menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak dari pengelolaan sawah. Sebaliknya, tambahnya, jika terus mengandalkan hasil dari sawah tanpa membangun pabrik, Kalla menilai hal ini akan memiskinkan petani karena lahan sawah justru akan terbagi untuk sejumlah anggota keluarga lain. "Solusinya petani harus pakai pupuk yang lebih bagus misalnya pakai bibit hibrida, hingga bisa memproduksi lebih banyak. Dulu petani bisa menghasilkan 5-8 ton beras baru mendapat penghasilan lebih." Pemerintah, ujar Kalla, berkewajiban mengendalikan harga beras normal ke harga Rp 4300 sehingga petani tetap dapat penghasilan, sementara buruh tani, guru, tentara, polisi,pegawai negeri sipil tetap bisa membeli beras. Karena itu, ujarnya, pemerintah terpaksa mengimpor beras untuk mengamankan kebutuhan seluruh masyarakat termasuk petani. “Kalau harga beras naik, yang untung bukan petani. Tapi pedagang beras dan penggilingan. Mengambil untung sah-sah saja asal tidak menyusahkan orang lain.” Petani sendiri, tambahnya, tetap miskin dan kesulitan mendapat beras karena beras yang dihasilkan petani dijual untuk membeli kebutuhan lain atau habis dimakan sehingga petani tetap harus membeli beras lagi dengan selisih harga lebih mahal dari beras yang dijualnya sendiri. Apalagi,ujar dia,petani yang memiliki lahan sawah hanya 6 persen dari seluruh penduduk. Sehingga kenaikan harga beras justeru dinikmati pengusaha penggilingan padi. “Lebih banyak yang menderita. Kami malu sekali selama 1 minggu ini karena sudah 60 tahun merdeka tapi masih antre beras," ujar dia. Kalla mengaku mengunjungi Karawang, salah satu sentra produksi beras nasional, untuk melihat dan mendengar masalah produksi beras. Dalam dialog dengan para petani, Wapres didampingi Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menkeu Sri Mulyani, Menkop UKM Suryadharma Ali, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Dirut PT Bulog Widjanarko Puspoyo, Gubernur Jabar Danny Setiawan dan beberapa bupati. “Jika pemerintah daerah sudah tau masalahnya, bisa lebih mudah diselesaikan. Sesuai otonomi daerah, kondisi baik-buruk harus diselesaikan Pemda. Jangan cuma mau baiknya saja diselesaikan di Pemda, buruknya tidak mau,itu bukan otonomi.” Badriah | Nanang Sutisna