TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah berencana merehabilitasi dan merevitalisasi 80 persen atau sekitar luas 1,1 juta wilayah pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sedangkan, 20 persen lahan gambut atau 0,3 juta hektare dikembangkan sebagai kawasan pertanian khususnya sawah padi. Kemudian, 93 ribu hektare dari 0,3 juta hektare akan dicocokkan dengan pembangunan infrastruktur, pemetaan sawah dan konservasi. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan tersebut ini dituangkan dalam Instruksi Presiden yang akan dikeluarkan minggu depan. “Ingat program lahan gambut Kalimantan Tengah ini adalah program pemerintah pusat dulu. Tapi karena ada masalah yang tidak tertangani dengan baik, menyebabkan kerusakan serius,” ujar Presiden dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan Jumat, (16/2) sore. Dia menjelaskan, sesuai semangat otonomi daerah, pelaksana utama proyek ini adalah Gubernur Kalimantan Tengah. Sehingga, pemerintah pusat hanya bersifat mendukung namun sejumlah menteri akan mendapat tugas sesuai sektor dan wilayah teknisnya seperti Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kehutanan. “Untuk keserasian program dan implementasinya, kita akan bentuk tim nasional sebagai policy making,” ujar Presiden. Sumber dana proyek ini,ujar dia, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target pencapaian waktu pengembangan kawasan pertanian diharapkan ada hasil signifikan dalam tiga tahun mendatang. Sementara untuk total konservasi dan rehabilitasi selesai dalam lima tahun. “Kerangka ini kami susun serealistis mungkin,” tegasnya. Badriah