TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengaku sulit merumuskan mekanisme hukum pengembalian dana rapelan karena tidak dikenalnya istilah berlaku surut dalam hukum. Pasal yang mengatur alokasi dana tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional anggota DPRD (14 D) pun, kata dia, tidak bisa berlaku surut. “Mekanisme hukum pengembaliannya bagaimana? Ini dilema hukum,” kata Yusril usai sholat jumat di Mesjid Baiturrahim, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/2). Ia mengaku telah mengajak para profesor hukum untuk membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, utamanya Pasal 14 D. “Semua tidak bisa jawab. Entahlah kalau anda lebih dari professor hukum.” Yusril menganalogikan suatu perkawinan yang dilangsungkan 1 Januari 2005 lalu dibatalkan tahun 2007. Maka pembatalan perkawinan itu berlaku sejak 1 Januari 2007. “Bukan sejak perkawinan dilakukan. (Sebab) Kalau begitu dia berzinah sama istrinya,” kata Yusril sambil tertawa. Badriah