TEMPO Interaktif, Jakarta:Maria Hartingsih, pemerhati masalah kesehatan masyarakat, menilai buruknya gizi masyarakat di beberapa daerah bukan hanya karena kemiskinan, tapi juga karena adanya proses pemiskinan yang dilakukan banyak pihak, termasuk pemerintah. "Kemiskinan yang merampas kesempatan akan masa depan adalah hasil dari proses yang sitemik dan struktural dalam berkurun-kurun waktu. Juga karena faktor kultural," kata dia dalam seminar bertajuk "Solusi Masalah Malnutrisi Dari Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya" di Hotel Bumi Karsa - Kompleks Bidakara, Jakarta, Kamis (15/02). Ia mencontohkan, banyaknya penyelewengan dana bantuan penanggulanan kemiskinan sebagai bentuk nyata dari proses pemiskinan tersebut. Secara gamblang, penyelewengan dana tersebut bisa dilihat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Setiap tahun dana yang digelontorkan ke NTT mencapai Rp 4,5 hingga 5 triliun. "Tapi kesehatan masyarakat tak kunjung membaik. Penyelewengan di sana mencapai 90 persen," katanya. Merujuk laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), NTT merupakan provinsi terkorup ke-6 di Indonesia. Sementara data Indek Pembangunan Manusia, Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004, menempatkan NTT di posisi ke 28 dari 30 provinsi. Menurut Maria, kondisi masyarakat, khususnya di NTT, semakin diperpuruk oleh adat istiadat. "Disana, kalau orang tua memotong ayam itu bukan buat anaknya, tapi buat pesta," ujarnya. Selain itu, kebijakan pemerintah memaksakan penduduk di NTT untuk mengkonsumsi beras juga merupakan bentuk pemiskinan. "Kalau orang makan sagu atau jagung, seolah-olah mereka warga kelas dua. Padahal di sana tanahnya tidak cocok untuk ditanami padi," ujarnya. Dwi Riyanto Agustiar