English Version
ENGLISH
| Friday, 25 April 2014 |
Indonesia Version
INDONESIA
Facebook
Twitter
Thursday, 24 April 2014 | 21:02
Veterans to Remain Neutral in Presidential Race Veterans Association (Pepabri) chairman Agum Gumelar says the
association will take a neutral stance in the upcoming
presidential elections.
Thursday, 24 April 2014 | 19:26
Jokowi Mulls Three Names to Decide Running Mate The Jakarta governor says PDI-P chair Megawati will help him
decide on his running mate, but he will be the one making the
final call.
Kamis, 01 Februari 2007 | 13:04 WIB
Kedudukan Hukum Terpidana Pertanyakan Hak Uji Hukuman Mati
TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan hak uji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal hukuman mati. Permohonan tersebut diajukan oleh empat orang terpidana mati, yakni Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia. Keduanya sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Tangerang. Berikutnya, Myuran Sukumaran dan Anrew Chan, warga negara asing terpidana mati yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Krobokan, Kuta, Bali. Sidang panel yang digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Kamis ini dimulai pukul 10.00 WIB dipimpin Mukhtie Fadjar sebagai ketua majelis dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sementara itu, dari para pemohon diwakili oleh Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim pengacara. Berdasarkan pantauan Tempo, turut hadir dalam persidangan sejumlah orang perwakilan dari Kedutaan Besar Australia. Para pemohon yang diwakili Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa putusan hukuman mati yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht), tapi belum dilaksanakan, sangat merugikan kliennya. ''Seharusnya hak konstitusional para pemohon untuk hidup dilindungi UUD 1945,'' ujar Todung. Sandy Indra Pratama