English Version
ENGLISH
| Saturday, 07 March 2015 |
Indonesia Version
INDONESIA
Facebook
Twitter
Saturday, 07 March 2015 | 01:00
As World Moves On, MH370 Families Find Solace in Each Other Worried that authorities might end the search efforts, family members of MH370 passengers and crew members have urged them to continue scouring every possible place.
Friday, 06 March 2015 | 22:54
BI, PPATK Restricts Cash Transaction The measure was taken to prevent money laundering and
terrorism funding.
Kamis, 01 Februari 2007 | 13:04 WIB
Kedudukan Hukum Terpidana Pertanyakan Hak Uji Hukuman Mati
TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan hak uji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal hukuman mati. Permohonan tersebut diajukan oleh empat orang terpidana mati, yakni Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia. Keduanya sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Tangerang. Berikutnya, Myuran Sukumaran dan Anrew Chan, warga negara asing terpidana mati yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Krobokan, Kuta, Bali. Sidang panel yang digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Kamis ini dimulai pukul 10.00 WIB dipimpin Mukhtie Fadjar sebagai ketua majelis dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sementara itu, dari para pemohon diwakili oleh Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim pengacara. Berdasarkan pantauan Tempo, turut hadir dalam persidangan sejumlah orang perwakilan dari Kedutaan Besar Australia. Para pemohon yang diwakili Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa putusan hukuman mati yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht), tapi belum dilaksanakan, sangat merugikan kliennya. ''Seharusnya hak konstitusional para pemohon untuk hidup dilindungi UUD 1945,'' ujar Todung. Sandy Indra Pratama