TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan menjadikan kawasan di sekitar Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus. Kawasan tersebut nantinya akan dikelola oleh Badan Pengelola Suramadu berbentuk perseroan yang melibatkan pemerintah daerah, pusat dan swasta. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzeta mengatakan, pembentukan Badan Pengelola Suramadu tersebut merupakan pengembangan wilayah jika nantinya jembatan Suramadu benar-benar selesai dibangun. "Wilayah itu kan harus berkembang, jadi bukan hanya transpor yang menghubungkan Jawa-Madura saja tapi sisi ekonomisnya juga harus dikembangkan," kata Paskah usai rapat koordinasi tentang Suramadu, Rabu (31/1). Pemerintah, kata Paskah, menyepakati badan tersebut nantinya memperoleh otoritas untuk mengelola percepatan pembangunan wilayah Suramadu. Di kawasan itu akan dibangun kawasan ekonomi, pemukiman, dan pengembangan pelabuhan. "Tetapi badan ini tidak permanen seperti Badan Otorita Batam," ujarnya. Di masing-masing sisi jembatan, kata Paskah, akan dikembangkan wilayah seluas 600 hektar terdiri 300 hektar di ujung jembatan di Jawa dan 300 hektar di ujung jembatan di Madura. "Selain itu, di Madura juga akan dikembangkan kawasan ekonomi seluas 600 hektar beserta pelabuhannya," kata Paskah. Mengenai pembiayaan pembangunan jembatan Suramadu, kata Paskah, sudah tidak ada masalah. Cina ikut memberikan pembiayaan sebesar US$ 400 juta dan dana pemerintah Rp 1,4 triliun. Dana pemerintah terdiri Rp 600 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 dan Rp 800 miliar dari anggaran tahun depan. Dia mengatakan, pengoperasian jembatan tersebut dilakukan pada 2008. AGUS SUPRIYANTO