ENGLISH
| Wednesday, 22 May 2013 |
INDONESIA
Wednesday, 22 May 2013 | 15:17
Flickr, with the help of Yahoo, offers users 1 terabyte of free
space and other improvements to regain people's interests in the
site
Wednesday, 22 May 2013 | 15:12
Egyptian army rescued seven border soldiers, kidnapped in Sinai
Peninsula
Selasa, 23 Januari 2007 | 18:46 WIB
Presiden Guyonan dengan Menteri Saifullah
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, meski dirinya telah menjadi pengambil keputusan nomor satu negeri ini, tidak berarti dirinya boleh berbuat tidak adil dengan memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, tempat ia dilahirkan 57 tahun yang lalu, masih masuk kategori daerah tertinggal seperti dilansir Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Saifullah Yusuf. "Kabupaten kelahiran saya memang kondisinya tidak sebaik Kabupaten Lebak yang juga menyandang predikat daerah tertinggal. Tapi saya tidak boleh memprioritaskan Pacitan meskipun itu tempat saya lahir. Memang tidak mudah berlaku adil,"ujar Presiden menanggapi guyonan Saifullah Yusuf, saat meresmikan proyek percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (23/1). Dalam kesempatan itu, Saifullah Yusuf mengatakan, dari 199 kabupaten tertinggal di Indonesia dengan indikator tingkat pendidikan, kesehatan, penangguran di bawah rata-rata nasional, sebanyak 62% berada di Indonesia bagian Timur, 29% di daerah Sumatera dan 9% di Jawa-Bali. "Di kelompok Jawa-Bali, daerah tertinggal terbanyak di Jawa TImur termasuk kabupaten Pacitan di mana presiden lahir." Tapi, kata Saifullah, masyarakat Pacitan memiliki putra daerah yang menjadi presiden. "Kalau masyarakat Lebak ingin putranya jadi presiden, bisa, tapi nanti tunggu 2014," ujarnya. badriah

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.