TEMPO Interaktif, Jakarta:Penyelenggaraan Haji bukan hanya masalah ibadah, tetapi juga penanganan manajerial yang bagus. "Kalau perlu manajemennya harus dengan diakui oleh Internasional Organization for Standart," kata Amal Ghozali, Sekretaris Eksekutif Lembaga Konsumen Muslim Indonesia saat diskusi tentang Carut Marut Penyelenggaraan Haji Indonesia di Marios Place Jakarta, Sabtu (13/1). Selama 24 tahun penyelenggaraan haji yang dimonopoli oleh pemerintah menurut Amal hak para jamaah tidak terpenuhi dengan baik. "Semua serba tidak jelas. Padahal para jamaah telah memenuhi kewajibannnya, bahkan 2 tahun sebelum berangkat," ucap Amal. Ketidakjelasan itu menurunya, terjadi pada hampir semua hal. Masalah pemondokan, misalnya. Jamaah haji tidak pernah diberi tahu dengan pasti di mana mereka akan menginap, tiap kamar akan diisi berapa orang, makanannya apa dan sebagainya. Dan ketika masalah makanan ini akhirnya menelan korban, Amal menilai departemen agama hanya menjelaskan sekedarnya saja. "Caranya menjelaskan sangat melukai hati masyarakat," ucap Amal. Dia juga menyesalkan tindakan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Mochtar Ilyas yang menurutnya terlalu guyon dalam menjelaskan kesalahan pemerintah tersebut. "Penjelasan bapak itu menyedihkan," ucap Amal pada Moctar yang juga hadir dalam diskusi tersebut. Tentang lemahnya manajerial pelaksanaan haji juga mendapat sorotan tajam dari Idris Laena praktisi haji dan umrah. Dia menilai pelaksanaan haji dari tahun ketahun tidak pernah lepas dari masalah. "Pelaksanaannya saja hanya ditangani oleh kepanitiaan. Ya kalau cuma acara pernikahan sih tidak apa-apa memakai kepanitiaan, tapi kalau event yang melibatkan 189 ribu orang apa ini tepat," ucap Idris. Lebih mengherankan lagi bagi Idris adalah rendahnya nilai tawar yang dimiliki pemerintah Indonesia, padahal jamaah kita adalah yang terbesar. "Dalam banyak hal kita kalah dari negara lain, misalnya Malaysia dan Brunai Darusalam yang jumlah jamaahnya jauh lebih kecil," ucap Idris. Dia mencontohkan dalam hal maktab dan pemondokan, dua negara diatas bisa mendapatkan tempat yang jauh lebih trategis dan memudahkan jamaah. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa biaya naik haji di Malaysia lebih rendah daripada di Indonesia. Oleh karena itu Amal dan Idris menyarankan agar pemerintah mulai menyerahkan masalah ini ke tangan swasta. "Dengan demikian akan ada pasar terbuka sehingga jamaah dapat memilih yang terbaik," ucap Idris. Penyerahan terhadap swasta menurut Amal juga akan mempermudah jamaah untuk menuntut hak-haknya. "Jika monopoli berakhir maka tuntutan pemenuhan hak akan semakin terbuka," ucap Amal. Keinginan untuk membawa penyelenggaraan haji ke sektor swasta ini juga disepakati oleh Choirul Sholeh Raasyid, anggota Komisi VII DPR RI. "Kenapa tidak, tapi saya rasa tidak bisa langsung penuh. Sebagian tetap harus dipegang oleh pemerintah, sehingga bisa dibandingkan," ucap Choirul. Dia juga menyatakan bahwa memang sudah tiba waktunya untuk menghentikan peran ganda departemen agama. Selama ini depag menjalankan dua fungsi, regulator sekaligus operator. Menanggapi kritik pendas yang disampaikan oleh banyak pihak, Mochtar nampak sedikit kebingungan. Beberapa kali pris setengan baya yang siang ini menggunakan batik itu menaikkan koyahnya lalu menggaruk dahi dalam waktu yang tidak sebentar. Tapi dengan tegas dia menjelaskan bahwa penunjukkan depag sebagai penyelenggara haji itu bukan dikarenakan permintaan depag sendiri. "Itu kan tugas dari undang-undang dan sebagai hamba negara kami wajib melaksanakannya," ucap Mochtar. Dia juga tidak akan menolak jika akhirnya ada swastanisasi dalammenyelanggarakan haji. "Kita ikut saja apa kata undang-undang," ucapnya singkat walaupun sebelumnya dalams ebuahy acara TV swasta Moctar pernah mengatakan jika ada swatanisasi maka dalam dua tahun penyelanggaraan haji akan buyar. Titis Setianingtyas