TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan anggaran Belanja dan Pembangunan Daerah (APBD) Bekasi tahun 2005 sebesar Rp 172.200.000 yang digunakan untuk fraksi partai Politik. DPRD mengaku sudah mengembalikan Rp 95 juta. "Dengan pengembalian itu, sudah ada upaya mengembalikan dana itu ke kas daerah," kata Rahmat Effendi, Ketua DPRD Bekasi. Dia berjanji, DPRD akan mengembalikan sisanya tahun ini atau sebelum BPK mengeluarkan audit APBD tahun 2006. Menurut Rahmat keluarnya anggaran untuk fraksi lantaran ada kesalahan administrasi. Seharusnya, fraksi hanya mendapat alokasi dana dari pos belanja gaji, tapi sekretaris dewan malah mengambilnya dari Pos Belanja Tidak Langsung. "Jadi ini hanya salah pos," ujarnya. Siswanto