TEMPO Interaktif, Jakarta:Pejabat Kepala Badan Pengkajian Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan kekurangan dana penanganan bencana akibat semburan lumpur Lapindo Brantas di Porong Sidoarjo akan ditanggung pemerintah. Pemerintah tidak membuat pos khusus tetapi diambil dari masing-masing kementrian teknis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggito mengatakan, biaya penanggulangan semburan dan biaya santunan serta kompensasi kepada korban semburan lumpu Lapindo senilai Rp 3,8 triliun diperkirakan masih kurang. "Biayanya itu kalau ketambahan infrastrukturnya, jalur kereta api, jalan lingkar ya memang besar. Nah, untuk itu kami minta untuk dibiayai oleh kementrian dan lembaga," kata Anggito di Jakarta, Jumat (29/12). Menurutnya, kalau biaya yang dikeluarkan kementrian dan lembaga itu sifatnya recovery (pemulihan) dari infrastruktur pelayanan publik dananya sudah ada di APBN 2007. Termasuk, kata dia, untuk biaya relokasi yang diminta Departemen Perhubungan sebesar Rp 350-400 miliar diambil dari anggaran Departemen tersebut di APBN 2006. "Kalau menambah harus dengan APBN Perubahan," kata dia. Berapa tambahan dana yang akan ditanggung pemerintah, Anggito enggan menjawab. "Sudah ada perhitungannya. Saya tahu (angkanya) tapi tidak akan saya ungkapkan sekarang," kata dia. AGUS SUPRIYANTO