TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,3 persen per tahun merupakan lampu kuning bagi pemerintah. Karena, ujar Presiden, laju penduduk yang terus membengkak memberi dampak luas bagi penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. “Meski kemajuan ekonomi tinggi tapi penduduk tidak dikendalikan, Kita tidak pernah berhasil kita meningkatkan kesejahteraan rakyat,”ujar Presiden dalam sambutan pembukaan Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia di Hotel Millenium, Jumat (10/11). Presiden menjelaskan, jumlah penduduk miskin masih berada pada kisaran 17,7 persen dari total jumlah penduduk di tahun 2004. Tahun 2009 jumlah tersebut berkurang menuju 9 persen . Namun tingkat pengangguran masih berada pada sekitar 10 persen dari total angkatan kerja kita. Sementara target tingkat pengangguran 2009 sebesar 6 persen. “Pertumbuhan penduduk harus dikendalikan program Keluarga Berencana (KB). Pemda dan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) agar tingkatkan sosialisasi dan penyuluhan KB,”ujar dia. Presiden secara kasat mata melihat jumlah anak-anak cukup besar. “Bagaimana pendidikannya, kesehatannya, pekerjaannya kelak?,”ujar Presiden prihatin. Pemerintah telah memiliki 4 program percepatan pemberantasan kemiskinan dan pengangguran. Yaitu mengkonsolidasikan program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat ke dalam wadah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Kedua, program pengembangan bahan bakar nabati. Ketiga, program ketahanan pangan termasuk di dalamnya revitalisasi pertanian,perikanan, perkebunan dari kehutanan. Keempat, memperbaiki sistim penyaluran bantuan langsung menjadi bantuan langsung bersyarat. “Bantuan ini difokuskan untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk kelompok rentan masih diberikan bantuan langsung tunai.” Pemerintah tetap memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang dipadukan dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan sumber daya manusia. “Sejak 2005, Indonesia menganggarkan Rp 60 triliun untuk program mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya. Pemerintah, ujar dia, juga memiliki beberapa agenda nasional pembangunan manusia termasuk agenda pembangunan daerah. Yaitu, memberantas kelaparan kerawanan pangan dan kekurangan gizi dan menekan tingkat kematian ibu melahirkan, peningkatan gizi balita, anak-anak dan remaja dan perbaikan pelayanan kesehatan, perbaikan pelayanan pendidikan dan peningkatan penyediaan guru termasuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan, termasuk juga PNS. Serta peningkatan rasa aman di masyarakat dalam menjalani perikehidupan ekonomi sosial dan keagamaan dan budaya tanpa merasa terintimidasi. badriah