English Version
ENGLISH
| Thursday, 24 April 2014 |
Indonesia Version
INDONESIA
Facebook
Twitter
Thursday, 24 April 2014 | 11:22
OJK Supports Merging of Islamic Banks To help the sharia banking industry strive in the ASEAN Economic Community, the
OJK supports the government's plan to establish one large-scale Islami
Thursday, 24 April 2014 | 11:02
Govt Agrees to Lower Mineral Export Duty Deputy Finance Minister says the exit duty will be adjusted to the progress of
smelter development.
Senin, 28 Agustus 2006 | 19:34 WIB
Pemerintah dan Dewan Pengawas Siap Jelaskan Direksi Baru TVRI
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dan Dewan Pengawas TVRI siap menjelaskan pemilihan jajaran direksi lembaga penyiaran publik tersebut kepada Komisi Penyiaran DPR. "Tidak ada masalah. Dewan Pengawas akan menjelaskan proses seleksi secara transparan," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil kepada Tempo di Istana Merdeka, Senin (28/8). Pekan lalu, pemerintah melantik Ketua Departemen Perhubungan, Telekomunikasi, dan Informasi Partai Golongan Karya Mayor Jenderal (Purnawirawan) I Gde Nyoman Arsana sebagai Direktur Utama TVRI, dan Rully Charmeianto Iswachyudi, kader Partai Demokrat, sebagai Direktur Program dan Berita. Pengangkatan dua orang partai politik inilah yang dipersoalkan Komisi Penyiaran DPR dengan kekhawtairan TVRI menjadi tidak obyektif kelak. Karena itu, komisi mengagendakan masalah ini dalam rapat kerja dengan Departeme Komuniasi dan Informatika pada bulan depan. Komisi Penyiaran Indonesia juga meminta penjelasan secara terbuka soal ini. Menteri Sofyan menjelaskan, pemerintah sendiri akan mengkaji profesionalitas proses seleksi direksi TVRI. Namun hingga kini prosedur seleksi yang dibuat oleh Dewan Pengawas dinilai baik dan obyektif. Soal keterkaitan dengan partai politik, Sofyan mengatakan, tidak ada peraturan yang melarang bahwa direksi TVRI memiliki latar belakang partai politik. Yang tidak boleh adalah memegang jabatan di TVRI, sekaligus menempati posisi di partai politik. "Bukan berarti Anda pernah anggota parpol, Anda tidak profesional," ujarnya. Sesuai kesepakatan, ia melanjutkan, mereka mengajukan diri dan terpilih menjadi direksi harus keluar atau mengundurkan diri dari posisinya di partai. Sebab peraturannnya tidak mengizinkan adanya rangkap jabatan pejabat lembaga publik dengan partai politik. Ketua Dewan Pengawas TVRI Musa Asy'ari mengaku belum mendapat pemberitahuan mengenai permintaan Komisi Penyiaran DPR memeriksa pemilihan direksi TVRI. Namun, dia siap menjelaskan hal itu. Bahkan, dia menjamin jajaran direksi dapat diturunkan sewaktu-waktu, jika tidak sesuai harapan publik. "Jangankan direksinya, kalau kinerja Dewan Pengawas jelek pun dapat diturunkan," ujarnya. Musa meminta kecurigaan kepada dua direksi baru TVRI tidak dibesar-besarkan. Sebab jajaran direksi perlu mendapat kesempatan bekerja untuk membuktikan kiprahnya. Sayang, Musa tidak bersedia menjelaskan pertimbangan pengangkatan direksi tersebut. "Sudah lewat. Sudah dilantik, ya sudah," tutur dia. Anggota Dewan Pengawas lainnya, Retno Intani, menambahkan, proses seleksi mengikuti prosedur berlaku. "Kami tanpa beban, benar-benar mencari orang yang dapat lari," ujarnya seraya menjanjikan keterangan lebih detail pekan depan. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Departemen Komunikasi dan Informatika Gde Widiadnyana Merati mengatakan, dalam pertemuan dengan DPR nanti, pihaknya akan menjelaskan apa adanya. Menurut dia, pemerintah tidak terlibat dan tidak tahu-menahu proses seleksi direksi TVRI. "Tidak ada gregetnya untuk ikut-ikutan, zamannya begitu. Pemilihan itu benar-benar tertutup dalam lingkungan TVRI." OKTAMANDJAYA WIGUNA/Harun Mahbub