TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Mahkamah Konstitusi MK, Jimly Ashiddiqie mengatakan masyarakat bisa menggugat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2006 karena tidak mencapai 20 persen seperti diamanatkan UUD 1945. Namun, tanpa ada permintaan dari masyarakat, kata dia, lembaga yang dipimpinnya tak dapat melakukan pengujian terhadap Undang Undang APBN. “Kami sesuai ketentuannya, tidak bisa proaktif untuk menguji undang-undang itu,” kata Jimly ketika dihubungi Tempo, Selasa (8/11). Sebelum ada sidang uji materil, MK tidak bisa mengatakan undang-undang APBN 2006 melanggar konstitusi meskipun jelas tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut dia, Undang Undang APBN 2006 bersifat mandiri dan tidak bisa dibandingkan dnegan undang undang sebelumnya sehingga harus diuji terpisah pula. Pemerintah dan DPR, kata Jimly, sudah disumpah untuk menaati UUD 1945 dan seharusnya keputusan yang mereka buat sesuai dengan konstitusi itu. “Tidak bisa lagi konstitusi hanya dijadikan pajangan,” ujarnya. Ketua Komisi X DPR, Heri Akhmadi, mengatakan peluang gugurnya APBN 2006 oleh gugatan hukum sangat besar. Sebelumnya APBN tahun lalu tidak dibatalkan oleh MK karena sudah berjalan, sedangkan APBN tahun ini baru akan resmi berjalan pada 1 Januari mendatang. Komisi X dan Departemen Pendidikan Nasional sebelumnya sudah menyatakan sulit untuk menyusun anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Sebagai gantinya, berusaha memenuhi rencana anggaran pendidikan bertahap yang pada tahun mendatang harus mencapai 12 persen. Namun demikian keputusan panitia anggaran pada akhir Oktober lalu hanya mengalokasikan sektor pendidikan sebesar 8,4 persen. Oktamandjaya Wiguna