TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan pelatihan kepada tim dari Departemen Dalam Negeri, mengenai tata cara mengaudit dana pemilihan kepala daerah (Pilkada). "Target BPK dua bulan audit dana pemilihan kepala daerah tuntas,"kata Ketua tim pemeriksa dana audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Aritonang. Pelatihan itu rencananya diadakan pada Senin dan Selasa (24-25/10). Keterlibatan tim dari departemen dalam negeri ini, menurut Aritonang, semata-mata karena tim dari BPK kekurangan orang dan dana. "Kami (BPK) kurang orang dan dana,"katanya. Saat ini menurut Aritonang terdapat 250 pemerintahan daerah atau obrik (istilah yang digunakan BPK untuk obyek daerah pemeriksaan) yang telah melakukan pemilihan kepala daerah. Dari 250 obrik tersebut, BPK memeriksa 75 obrik dan sisanya diperiksa oleh Departemen Dalam Negeri. "Memang ada sinyalemen masyarakat Depdagri tidak independen, makanya dalam audit ini kami (BPK) yang memimpin, Depdagri harus mengikuti petunjuk dari kami,"kata Aritonang. Rengga Damayanti